Pemerintah Kota (Pemkot) Serang segera melakukkan normalisasi Kali Sukadana dan telah menyiapkan tempat relokasi warga yang menempati bantaran kali di Kasemen, sebagai langkah jangka pendek dan jangka panjang antisipasi bencana di daerah itu.
“Pemkot Serang telah menyiapkan solusi relokasi bagi warga terdampak, yakni ke rumah susun sewa (rusunawa) yang berada di Margaluyu dan Kaujon,” kata Ketua Satgas Percepatan Pembangunan dan Investasi Kota Serang, Wahyu Nurjamil di Serang, Minggu (18/5/2025).
Pihaknya mengatakan saat ini tengah melakukan pendataan bersama pihak kecamatan, mengingat hanya warga tidak mampu yang akan direkomendasikan untuk tinggal di rusunawa.
“Kalau tergolong mampu, tentu tidak bisa ditempatkan di rusunawa, yang mampu ya harus bisa nyicil rumah sendiri,” ucap Wahyu Nurjamil.
Sementara itu, katadDia, terkait teknis pemindahan, termasuk biaya sewa, kebijakannya akan digratiskan dengan tenggang waktu tertentu.
“Pemerintah sudah menyiapkan tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Terkait biaya sewa kebijakannya digratiskan dengan waktu tertentu dan itu bisa ditanyakan ke Dinas PUPR,” kata Wahyu Nurjamil.
Sedangkan untuk waktu relokasi, lanjut dia, paling lambat akan dilakukan pada tanggal 30 Mei 2025. Ia mengatakan masyarakat juga diberi kesempatan untuk membongkar sendiri bangunannya, bila ada barang berharga yang ingin diselamatkan.
“Kami juga siap membantu, karena penertiban tidak bisa dilakukan begitu saja. Pemkot Serang juga harus memberikan edukasi dan informasi yang cukup kepada masyarakat, termasuk soal waktu pembongkaran,” ujar Wahyu Nurjamil.
Sebelumnya, sejumlah penghuni bantaran Kali Sukadana, Kelurahan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten, yang terdampak normalisasi menolak untuk direlokasi ke rumah susun sewa (Rusunawa) (Baca: Penghuni Bantaran Kali Sukadana Tolak Pindah ke Rusunawa).
Ruhyi Muhamad Hasuri, Warga Sukadana, di Serang, Jumat, sangat mendukung program normalisasi kali sebagai upaya mengatasi terjadinya banjir yang kerap kali terjadi di sejumlah wilayah Kota Serang.
“Kami sangat mendukung, karena memang itu tugas wali kota harus punya program apalagi dibarengi dengan perintah pusat,” ujarnya.
Meski demikian, kata Dia, atas program tersebut saat ini warga sedang gelisah karena akan terdampak normalisasi dan solusinya hanya dipindahkan ke rumah rusunawa.
“Menurut kami itu bukan solusi, karena kalau kita tinggal di sana untuk akses juga jauh anak-anak mau sekolah jauh, kami mau bekerja ke Kota pun jauh. Pasti akan sangat tidak nyaman,” ujarnya. (Oleh Desi Purnama Sari – LKBN Antara)
