Sosial

Debus Warnai Aksi Solidaritas Jurnalis Banten Soal Kekerasan Terhadap Wartawan

Aksi Debus atau ilmu kekebalan tubuh khas Banten ditampilkan dalam aksi solidaritas jurnalis Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Kota Serang, Kamis (26/9/2019) atas kekerasan yang diterima sejumlah awak media di berbagai daerah di Indonesia, saat meliput demonstrasi.

Golok tajam yang dimainkan oleh perwakilan jurnalis, ditusuk-tusukkan ke pipi dan bibirnya, namun tidak luka sedikitpun.

Jurnalis di Ibu Kota Provinsi Banten yang terdiri dari IJTI, Pokja Wartawan Hukum dan Kriminal (Hukrim), Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Banten, hingga Pokja Wartawan Kota Serang mendesak Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, mengusut dan menindak tegas oknum anggota Polri yang melakukan kekerasan terhadap awak media saat melakukan peliputan demonstrasi beberapa hari lalu diberbagai daerah di Indonesia.

Begitupun Dewan Pers (DP) harus melakukan pendampingan terhadap jurnalis yang mendapatkan kekerasan hingga intimidasi, saat melakukan kerja-kerja jurnaliatik yang dilindungi Undang-undang.

Baca Juga:   Marinir Menangis Saat Evakuasi Korban Gempa Tsunami Palu dan Donggala

Baca:

Proses Oknum

“Kita menuntut Kapolri memproses hukum oknum polisi yang melakukan kekerasan terhadap wartawan. Kita tidak ingin terjadi kekerasan terhadap wartawan, apalagi di Banten. Jurnalis di Banten menuntut dewan pers turun tangan mengusut dan mendampingi hukum jurnalis yang mengalami kekerasan,” kata koordinator aksi, Deni Saprowi.

Begitupun wartawan di Kota Cilegon yang tergabung dalam Pokja Wartawan Harian Cilegon (PWHC), mengecam kekerasan terhadap para jurnalis di Indonesia. Perbuatan oknum anggota Polri itu di anggap oleh anggota PWHC sebagai tindakan kriminal. Sehingga harus diberi tindakan tegas.

Terlebih petugas kepolisian yang memahami hukum, sudah seharusnya bekerja sesuai produk hukum dan Undang-undang. Tidak melanggar UU Pers nomor 40 tahun 1999.

Baca Juga:   Kemendagri Salurkan Bantuan Ke Korban Longsor di Sumedang

“Wartawan dalam melakukan pekerjaanya dilindungi oleh UU No 40 tahun 1999. Jadi, polisi tidak boleh melarang wartawan dalam melaksanakan tugasnya dalam meliput,” kata Ketua PWHC, Ronald Siagian, usai berdemonstrasi dibawah Tugu Baja, Kota Cilegon. (Yandhi Deslatama)

Yandhi Deslatama
SELENGKAPNYA
Back to top button