Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Serang tengah menggodok rencana pembangunan jalur khusus untuk kabel bawah tanah.
Jalur kabel bawah tanah ini akan digunakan oleh berbagai penyedia layanan seperti listrik, internet, dan telekomunikasi, dengan tujuan utama menjaga infrastruktur kota agar tidak rusak akibat penggalian ulang.
Kepala DPUPR Kota Serang, Iwan Sunardi menegaskan bahwa rencana ini lahir dari keprihatinan terhadap praktik pemasangan kabel yang selama ini sering merusak jalan dan saluran drainase yang baru selesai dibangun.
“Sekali dibangun, langsung disiapkan juga jalur utilitasnya. Jangan hari ini jalan selesai, besok digali lagi,” ujar Iwan kepada awak media, Rabu (18/6/2025).
Saat ini, kajian teknis sedang dilakukan untuk menentukan titik prioritas. Beberapa lokasi seperti Jalan Veteran, kawasan Alun-Alun, Pasar Royal, dan Pasar Lama masuk dalam daftar pertimbangan awal.
Namun, keputusan final masih menunggu hasil analisis menyeluruh yang mempertimbangkan urgensi serta kesiapan wilayah.
Menurut Iwan, jalur kabel bawah tanah ini tidak hanya berfungsi menjaga estetika kota, tetapi juga memberi dampak ekonomi.
Nantinya, pihak ketiga seperti PLN, Telkom, atau penyedia internet yang ingin menggunakan jalur tersebut harus membayar sewa kepada pemerintah daerah. Skema ini diharapkan bisa menjadi sumber tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau semua utilitas dikelola pemkot, mereka pasang kabel harus sewa. Itu bisa jadi sumber PAD,” jelas Iwan.
Meski demikian, ia mengakui bahwa tantangan tetap ada, terutama gangguan sementara selama proses konstruksi. Namun, hal itu dianggap sebagai pengorbanan jangka pendek demi hasil jangka panjang berupa kota yang lebih tertata dan bebas dari kabel semrawut.
Soal anggaran, DPUPR masih belum menetapkan estimasi biaya. Namun, Iwan menyebut pihaknya terbuka terhadap berbagai opsi pembiayaan, termasuk dari program tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan.
Ia juga menyoroti bahwa banyak kabel yang saat ini terpasang secara sembarangan dan tanpa izin, sehingga penataan menyeluruh dianggap menjadi kebutuhan mendesak, bukan lagi sekadar rencana.
“Selain soal estetika, ini juga soal keselamatan dan keamanan kota,” tutupnya. (Abdul Hadi)
