Pemerintah diminta tidak lagi untuk melakukan pelantikan staf khusus (stafsus) di tengah efisiensi anggaran yang menyasar ke seluruh kementerian dan lembaga.
Pernyataan itu dilontarkan oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (12/2/2025) kemarin.
Said mengimbau supaya pemerintah untuk tidak kembali melantik staf khusus presiden di setiap kementerian atau lembaga.
“Mohon dengan segala kerendahan hati. Pemerintah bisa setidaknya untuk tidak melantik lagi stafsus di kementerian maupun lembaga,” jelasnya.
Pengereman pelantikan staf khusus ini mempunyai dampak besar pada persepsi masyarakat kepada pemerintah.
Said juga menilai masa kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa dipandang secara tidak baik oleh masyarakat.
“Agar tidak dipandang tidak baik oleh masyarakat,” jelasnya.
Di sisi lain, Ketua Banggar DPR RI akan bersikap transparan terhadap publik terkait efisiensi anggaran.
Said pun membuka aduan bila ada masyarakat yang merasa keberatan terhadap kebijakan yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Baik DPR maupun pemerintah akan menjadi pendengar yang baik. Bila ada betul seperti KY tidak bisa merekrut dan seleksi atau seperti LPSK. Kami concern betul dan pasti akan kami jaga,” katanya.
Perkataan itu disampaikan oleh Said Abdullah usai sejumlah pegawai dari LPSK melakukan aksi unjuk rasa yang menolak keras adanya efisiensi anggaran hingga sejumlah karyawan RRI dan TVRI menjadi korban PHK.
Di tengah – tengah isu efisiensi anggaran namun berbanding kebalik dengan Menteri Pertahanan yang baru saja melantik Deddy Corbuzier menjadi Staf Khusus Menhan RI.
Deddy Corbuzier dilantik menjadi Staf Khusus Menteri Pertahanan pada bidang komunikasi publik.
Tentunya pelantikan mantan pesulap ini tuai banyak kritikan dari publik lantaran di saat pemerintah menerapkan kebijakan efisensi anggaran.
Dalam postingan Deddy Corbuzier di Instagram pribadinya @mastercorbuzier tuai kritikan dari publik. Salah satu akun @edo_adrian_markus berkomentar.
“Katanya mau penghematan biaya dan ngga mau mengeluarkan anggaran untuk yang tidak perlu. Tapi kok malah nambah staf, fungsi staf khusus apa ya? Apa hanya bermodal mendukung pak prabowo bisa dapat jatah?” komentarnya
Editor: Abdul Hadi
