Gubernur Banten Wahidin Halim terus mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Dukungan tersebut, terlihat dalam acara diskusi dengan beberapa kalangan aktivis, mahasiswa, LSM, Advokat serta Akademisi di Saung Diskusi Rumdin, Kota Serang, Kamis malam (8/3/2018).
Diskusi yang dihadiri oleh perwakilan organisasi sekitar 100 orang diantaranya HMI, IMM Muhammadiyah, LSM Patiro, Kumala, IKA PMII, ICMI, KAHMI, Permahi, Relawan Kesehatan Indonesia dan Relawan Nya’reat.
Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Banten, M. Asep mengatakan dalam diskusi tersebut, kata Asep, penolakan berobat gratis oleh pemerintah pusat terkait kesehatan gratis Pemprov Banten merupakan penolakan yang tak pro terhadap rakyat miskin. Pasalnya, keinginan rakyat yang harusnya diatas segala-galanya itu bisa diterima baik oleh negara.
“Harusnya negara hadir ditengah-tengah masyarakat yang membutuhkan pengobatan gratis. Idealnya, kata Asep, gagasan pengobatan gratis cukup pakai KTP Banten yang diusulkan oleh Pemprov Banten merupakan inisiatif dari Gubernur Banten yang memikirkan warga miskin untuk mudah mendapatkan pelayanan kesehatan” tambahnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ridho Dinata, yang merupakan Direktur Pattiro (pusat telaah dan informasi) Serang. Menurut ia, fenomena masyarakat harus membayar iuran (premi) BPJS itu terlalu membebani untuk kalangan warga miskin dengan membayar premi sebesar Rp25.500 per bulan. Namun, ditengah-tengah pemerintah daerah (Pemprov Banten) mengusulkan pengobatan gratis cukup dengan KTP untuk mengcover 2 juta warga miskin di Banten ditolak oleh Kemenkes RI, ini sangat kami sesalkan. “Menyangkan, lantas Undang-undang nomor 23 tentang Pelaksana Pemerintah Daerah untuk mengatur otonomi daerahnya sendiri diabaikan” kata Rido.
Baca: Gubernur Jelaskan Ke Menkes Soal Pengobatan Gratis Pake E-KTP Warga Miskin
Sementara Ketua Umum Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan), Agung Nugroho, yang turut hadir dalam diskusi menjelaskan pandanganya terhadap penolakan program berobat gratis. “Harusnya, Menkes tidak perlu bereaksi menolak terhadap program yang digagas oleh Gubernur Banten” jelas Agung dalam diskusi tersebut.
Kata Agung, kita selalu mendukung program pemerintah daerah yang melindungi masyarakat yang tidak tercover BPJS, seperti halnya di Banten. Agung menjelaskan bahwa warga Banten yang menggunakan Jamkesmas Penerima Bantuan Iuran (PBI) bisa dicover oleh BPJS PBI melalui iuran (Premi) yang didanai APBN, lalu warga Banten yang dulunya Jamkesda bisa dicover BPJS PBI melalui Premi yang didanai APBD Banten, namun dari kedua program ini masih ada warga miskin yang tidak tercover, “ini yang kami herankan, Gubernur ingin membidik warga miskin yang tidak tercover BPJS malah ditolak, kan aneh” jelasnya.
Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan), kata Agung, optimis bila usulan program yang digagas Gubernur Banten akan diterima. “Ya, optimis tidak optimis inikan tergantung konstalasi politik di Banten, jika DPRD-nya pro terhadap pasar asuransi, ya pastinya akan menolak program Pemprov. Namun jika DPRD kepentingannya membela masyarakat yang termarjinalkan ini yakin optimis bisa diterima. Nanti DPRD dan Pemprov Banten bisa sama-sama lobi politik ke pemerintah pusat untuk mengusulkan pengobatan gratis di Banten yang belum tercover BPJS” ujarnya.
Sementara itu Gubernur Banten diakhir diskusinya mengucapkan terima kasih atas dukungan moral terhadap Pemprov Banten dalam mengusulkan pengobatan gratis untuk 2 juta warga miskin yang belum tercover BPJS. Ini merupakan bentuk dukungan moral terhadap saya kata Gubernur, sejatinya rakyat Banten sangat setuju dengan program yang diusulkan Pemprov, terlebih temen-temen yang hadir disini sepakat untuk terus mengusulkan pengobatan gratis. “Saya (WH) akan terus mengusulkan gagasan ini, nanti kita akan diskusi dengan Direktur BPJS” kata WH sapaan akrab Gubernur Banten. (Adityawarman)
