Gubernur Banten, Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy menunjukan kemarahannya dan datang ke Command Center yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Banten, Kamis (21/6/2018). Kemarahan itu disebabkan Gubernur menerima banyak keluhan soal penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online yang seharusnya dimulai Kamis ini atau tanggal 21 Juni 2018.
Kemarahan Gubernur Banten juga dipicu karena saat rapat-rapat soal PPDB, aparatur sipil negara (ASN) yang menangani soal itu selalu melaporkan sistem pendaftaran online itu sudah siap. Ternyata, sejak pukul 00.00 WIB, Kamis, sistem itu selalu down dan tidak dapat diakses oleh para calon peserta didik yang akan mendaftar ke sekolah menangah atas negeri (SMAN) atau sekolah menengah kejuruan negeri (SMKN). Hingga pukul 13.53 WIB, ppdb online milik Banten itu tidak dapat diakses.
Sambil menerima telepon dari warga Banten yang mengeluhkan PPDB online, Gubernur Banten datang ke Command Center di Dinas Kominfo Banten dengan wajah yang “cemberut”. Di tempat ini, Gubernur mendapatkan penjelasan yang kurang memuaskan. Alasannya, antrean atau pengakses ppdb online membludak hingga sistem eror.
Baca: WH: Globalisasi Lahirkan Masyarakat Kritis dan Makin Peduli Kebijakan Publik
“Saya tidak paham teknis. Yan saya pahami bagaimana warga dapat daftar masuk sekolah negeri,” kata Wahidin Halim, memotong penjelasan dari konsultan IT yang dipekerjakan untuk ppdb. Nada suara Wahidin agak meninggi, di luar kebiasaannya dalam berbicara dengan pegawai.
Gubenur mengungkit pernyataan kesiapan dari pihak-pihak yang terlibat ppdb. “Semalam saat saya kumpulkan dan saya tanya kesiapan nya semua laporan katakan sudah siap, tapi kenapa harus ada kendala lagi,” kata Gubernur dengan nada suara tinggi.
Gubernur dan Wakil Gubernur Banten “nongkrong” dan menyaksikan secara langsung proses PPDB di pusat kendali IT PPDB di Dinas Kominfo Banten. “Makanya segera laporkan jika terjadi kendala teknis atau masalah apapun di lapangan sama gubernur, jangan diam saja,” kata Gubernur.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten, Engkos Kosasih tidak mau memberikan keterangan soal tidak bisa diaksesnya ppdb online. Namun Sekretaris PPDB Banten, Teddy Rukmana membenarkan, sistem online mengalami down akibat membludaknya pendaftaran.
“Dindikbud menyiapkan Aplikasi, petunjuk teknis, data-data pelatihan Admin Sekolah, pelatihan Help Desk, Penguatan Infrastruktur, termasuk servernya punya Dindikbud yang disimpan di Kominfo. Kalau soal, bandwith, akses jaringan internet dan infrastruktur lainnya itu menjadi kewenangan Kominfo Banten,” kata Teddy Rukmana, Sekretaris PPDB Banten yang dihubungi MediaBanten.Com.
MediaBanten.Com yang mengakses ppdb.bantenprov.go.id juga merasa keanehan. Jaringan internet ppdb itu “dilempar” ke Singapura (cloudfire), kemudian baru balik ke Indonesia dan ke server ppdb yang diletakan di sebuah data center di Jakarta. Dengan jaringan ke Singapura, maka perjalanan sebuah data menjadi lebih panjang. Saat beban sangat berat akibat akses yang banyak secara bersamaan, maka server ppdb akan mengalami down.
Namun hingga berita ini dimuat, Kepala Dinas Kominfo Banten, Komari tidak memberikan keterangan apapun. Padahal soal bandwith, jaringan dan infrastruktur internet berada di bawah tugas dan kewenangannya. Khususnya, kewenangan dan tugas itu berada di Bidang Sarana dan Prasarana (Sapras) Dinas Kominfo Banten.
Menurut catatan, “kekisruhan” PPDB online di Banten ini bukan yang pertamakali terjadi. Pada tahun 2017, kondisinya lebih parah. Peristiwanya hampir sama, para calon pelajar tidak bisa mendaftar melalui online, sementara secara manual ke sekolah-sekolah juga tidak bisa dilakukan. Persoalannya yang dihadapi juga hampir sama, keanehan jaringan, bandwith dan infrastrukur yang dikelola Dinas Kominfo tak mampu menangani para pendaftar online.
Secara teknis, sesungguhnya pengelola PPDB tidak terlalu rumit. Jika ppdb online mampu menampung 50.000-100.000 pendftar secara bersamaan, maka itu dirasakan sangat hebat dan tidak akan terjadi persoalan seperti sekarang. Kemampuan itu tentu saja dilandasi dengan jumlah bandwith yang memadai, jaringan internet yang simpel tidak berputar-putar ke Singapura atau ke luar negeri lainnya baru masuk lagi ke Indonesia, infrastrukur memadai dan script / coding serta database yang mampu mengelola hal tersebut. (Adityawarman/Iman Nur Rosyadi)
