Embargo Amerika Serikat (AS) terhadap Siprus yang diterapkan sejak tahun 1987, kini mulai dicabut sebagian. Siprus diperbolehkan membeli senjata dengan katagori buan senjata yang mematikan secara massal.
Pengumuman pencabutan sebagian embargo ke Siprus itu dilakukan Mike Pompeo, Menteri Luar Negeri AS, hari Selasa. Penguman ini mengubah berbagai pergolakan yang tengah terjadi di Mediteranie Timur.
Turki tentu saja bereaksi atas pencabutan sebagian embargo tersebut. Turki menyatakan bahwa mereka akan mengambil tindakan sepihak jika Washington tidak mempertimbangkan kembali keputusannya. Turki mengatakan, langkah AS mungkin membuat para pemimpin Yunani enggan terlibat dalam pembicaraan reunifikasi jangka panjang dengan pihak Turki di Siprus.
Sedangkan para ahli terbagi pendapat tentang motif Washington, apakah keputusan ini terkait dengan manuver Turki di perairan yang diperebutkan tempat pengeboran gas.
Baca:
Namun bagi Aaron Stein, yang merupakan direktur program Timur Tengah di Institut Riset Kebijakan Luar Negeri, keputusan AS adalah tentang Rusia, bukan Turki. “Ada ketegangan pemikiran Amerika yang mendorong upaya AS untuk mulai melawan pengaruh Rusia di pulau itu,” katanya.
Di bawah Undang-Undang Kemitraan Keamanan dan Energi Mediterania Timur 2019, AS telah meningkatkan hubungan dengan Yunani dan Siprus. AS memberi mereka bantuan keamanan dalam upaya untuk menghentikan kapal militer Rusia berlabuh dan mengisi bahan bakar di Pelabuhan Limassol Siprus.
Menurut Stein, Turki sangat tidak populer sehingga tidak memiliki dukungan di Kongres AS untuk menghentikan upaya ini. “Jadi, orang-orang Departemen Luar Negeri AS yang mendorong agar Siptrus bisa melakukan langkah yang diharapkan AS,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengumumkan Kamis malam bahwa Yunani dan Turki telah setuju untuk mengadakan pembicaraan teknis di bawah naungan NATO untuk “membangun mekanisme dekonflik dan mengurangi risiko insiden dan kecelakaan” di Mediterania Timur.
Baca:
Joe Macaron, seorang analis kebijakan luar negeri Timur Tengah di Arab Center, mengira ada suara yang berkembang di dalam pemerintahan AS yang menekan Presiden Donald Trump untuk mendorong kembali kebijakan Turki di Mediterania Timur.
“Dan tekanan ini hanya akan meningkat sekarang setelah Turki telah menandatangani kontrak untuk mengirimkan batch kedua sistem rudal anti-pesawat S-400 Rusia,” katanya.
Pada akhir Agustus, Turki dan Moskow dilaporkan menandatangani kontrak untuk mengirimkan pengiriman kedua sistem pertahanan udara ke Turki, menjadikannya anggota NATO pertama yang membeli sistem semacam itu dari Rusia.
Macaron mengatakan bahwa tekanan itu terbukti dalam kecaman AS baru-baru ini atas pertemuan Presiden Recep Tayyip Erdogan dengan Hamas, dan sekarang pencabutan sebagian embargo senjata di Siprus. Keduanya dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri AS bukan Gedung Putih, yang berarti Trump ingin menjaga hubungan tetap terbuka dengan Erdogan.
“AS mengambil jarak dari Turki tanpa harus berpihak pada Prancis dalam ketegangan Mediterania Timur, karena keputusan ini hanya berlaku selama 1 tahun dan terbatas pada peralatan militer yang tidak mematikan,” kata Macaron.
Yunani dan Turki, yang sama-sama melakukan penelitian ekstensif untuk energi di bagian timur Mediterania, memiliki pemahaman yang bertentangan tentang batas-batas maritim bersama dengan pertengkaran berkepanjangan antara Turki dan Siprus atas cadangan gas lepas pantai di sekitar pulau yang terbagi sejak 1974.
Ozgur Unluhisarcikli , Direktur kantor Ankara dari German Marshall Fund Amerika Serikat, setuju bahwa keputusan AS adalah bagian dari upaya menjauhkan Siprus dari Rusia.
“Waktunya mungkin terkait dengan pemilihan AS yang akan datang karena ada sekitar 1,4 juta orang Amerika dengan keturunan Yunani dibandingkan dengan sekitar 350.000 orang Amerika dengan keturunan Turki,” katanya kepada Arab News.
Namun demikian, Unluhisarcikli menambahkan, meski langkah ini tidak akan mengubah keseimbangan militer di pulau itu dengan cara apa pun, waktunya tidak menguntungkan karena mungkin dianggap oleh warga Siprus Yunani sebagai dukungan atas kebijakan mereka saat ini dan melemahkan dimulainya dialog dengan Republik Turki. Siprus Utara tentang eksploitasi sumber daya energi pulau itu.
Sementara itu, Brussel diperkirakan akan membahas daftar kemungkinan sanksi terhadap Turki dalam pertemuan para pemimpin akhir bulan ini. (*)
Artikel ini bersumber dai ArabNews.Com, lihat halaman aslinya; KLIK DI SINI.
