Gara-gara Pemerintah Perancis memaksakan mengubah batas pensiun tanpa persetujuan parlemen, bentrok pun pecah atara polisi dengan ribuan demonstran yang memadati Kota Paris.
Laporan BBC News yang dikutip MediaBanten.Com, Jumat (17/3/2023) menyebutkan, ribuan demonstran itu berkumpul di Place de la Concorde sebagai respon dinaikannya batas usia pensiun dari 62 tahun menjadi 64 tahun.
Keputusan Pemerintah Perancis menerapkan yang masih dalam bentuk rancangan undang-undang tanpa pemungutan suara di parlemen itu memicu pedebatan politik dan aksi pemogokan dalam dua bulan terakhir.
Namun Perdana Menteri Élisabeth Borne menggunakan pasal 49:3 konstitusi sebagai alasan pemerintahan yang dipimpinnya mengizinkan untuk menghindari pemungutan suara di parlemen.
Penerapan kenaikan batas usia pensiun itu dilakukan beberapa saat sebelum anggota parlemen dijadwalkan untuk memberikan suara pada rancangan undang-undang yang kontroversial.
Diduga tindakan itu dilakukan pemeritah karena tidak ada jaminan untuk memenangkan suara mayoritas di parlemen untuk penerapan kebijakan tersebut,
Tindakan Pemerintah Perancis itu menimbulkan kemarahan dari oposisi yang mencemoohkan Perdana Menteri Perancis dengan menyanyikan lagu La Marseillaise serta mengangkat tangan sebagai tanda protes atas kebijakan yang dipaksakan tersebut.
Para politisi di parlemen Perancis kini giat untuk mengajukan mosi tidak percaya untuk diajukan Pemerintahan Perancis yang dipimpin Presiden Emmanuel Marcron, kata Marile Le Pen, pemimpin oposisi sayap kanan.
Pemimpin partai sayap kiri La France Insoumise (LFI), Mathilde Panot, men-tweet bahwa Macron telah menjerumuskan negara itu ke dalam krisis pemerintah, tanpa legitimasi parlemen atau rakyat.
Ribuan orang turun ke jalan-jalan di Paris dan kota-kota Prancis lainnya untuk menolak langkah tersebut, menyanyikan lagu kebangsaan dan mengibarkan bendera serikat buruh.
Beberapa pengunjuk rasa bentrok dengan polisi saat malam tiba. Api dinyalakan di tengah Place de la Concorde dan polisi dengan tameng dan pentungan menembakkan gas air mata dan bergerak untuk membersihkan alun-alun.
Menjelang malam, 120 orang telah ditangkap, kata polisi Paris kepada kantor berita AFP.
Meski ada penangkapan, serikat pekerja bersumpah untuk mempertahankan demonstrasi atas kenaikan batas usia pensiun.
Konfederation Generale du Travail (CGT) mengatakan hari pemogokan dan demonstrasi direncanakan pada Kamis 23 Maret.
Meskipun Macron terpilih kembali sebagai Presiden Perancis tahun lalu, koalisi yang berkuasa di pemerintahan tidak memiliki suara mayoritas di parlemen. Koalisi pemerintahan itu membutuhkan dukungan Partai Republik yang mengusai parlemen.
Di sisi lain, para pejabat dari Partai Renainsans yang meloloskan Macron menyadari kemungkinan anggota partainya bisa abstain dalam pemungutan suara RUU yang sangat tidak populer tersebut. Karena itu, mereka menggunakan pasal khusus dalam konstitusi untuk meloloskannya.
Tetapi setiap kali pemerintah menggunakan pasal 49: 3, dapat dipastikan ia akan langsung dituduh bertindak kasar atas kehendak rakyat.
Penggunaan pasal konstitusi yang membolehkan itu cenderung digunakan oleh pemerintah yang tidak memiliki mayoritas di parlemen, seperti Michel Rocard dari sosialis pada 1980-an dan Elisabeth Borne saat ini.
Penggunaan prosedur dalam pasal konstitusi Perancis itu merupakan cara untuk melewati persetujuan atua pemungutan suara dari parlemen atas pemberlakuan undang-undang tersebut.
Sengketa itu sekali lagi membuat Prancis terlihat tidak bisa direformasi. Dibandingkan dengan negara-negara lain di Eropa, perubahan usia pensiun jauh menimbulkan reaksi dramatis yang tidak terduga.
Tapi RUU itu secara teratur digambarkan oleh para penentang sebagai “brutal”, “tidak manusiawi” dan “merendahkan”. (Sumber: BBC.Com/INR)
Editor Iman NR
