HeadlineInternasional

ICC Terbitkan Surat Penangkapan Vladimir Putin, Bisakah Ditahan?

Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court – ICC) menerbitkan surat penangkapan untuk Presiden Rusia, Vladimir Putin dengan tuduhan kejahata perang, terutama pelanggaran deportasi anak dari Ukraina ke Rusia.

Pelanggaran itu dilakukkan Vladimir Putin itu dilakukan di Ukrainai dari 24 Februari sejak Rusia menginvasi Ukraina dengan skala besar.

Namun harus diingat, ICC atau Mahkamah Pidana Internasional tidak punya kekuasaan dan kekuatan untuk melakukan penangkapan langsung. Keputusan penangkapan itu biasanya didistribusikan ke negara anggotanya, dan Rusia bukan anggota ICC.

Meski begitu, penerbitan surat ini bisa memengaruhi Putin dengan cara-cara lain, seperti tidak bisa melakukan perjalanan internasional.

Dikutip dari BBC Indonesia, melalui pernyataan tertulis, ICC berkata memiliki alasan untuk percaya bahwa Putin melakukan tindakan kriminal itu secara langsung, juga dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain.

Pernyataan itu juga menuduhnya gagal menggunakan kekuasaannya sebagai presiden untuk menghentikan anak-anak dideportasi.

Presiden AS

Saat ditanya soal tindakan ICC ini, Presiden AS Joe Biden berkata, “ya, saya rasa itu dibenarkan”. Dia menekankan bahwa AS juga bukan negara anggota ICC, “tapi saya pikir mereka punya poin yang kuat”. Putin “jelas-jelas melakukan kejahatan perang”, ujarnya.

Komisioner hak-hak anak Rusia, Maria Lvova-Belova, juga dicari oleh ICC untuk kejahatan yang sama.

Di masa lalu, dia secara terbuka telah membicarakan tentang usaha-usaha untuk mengindoktrinasi anak-anak Ukraina yang dibawa ke Rusia.

September lalu, Lvova-Belova mengeluhkan bahwa beberapa anak yang dipindahkan dari Kota Mariupol “berkata-kata buruk tentang Presiden Rusia, mengatakan hal-hal mengerikan dan menyanyikan lagu kebangsaan Ukraina.”

Dia juga mengaku telah mengadopsi seorang anak laki-laki berusia 15 tahun dari Mariupol.

ICC berkata mereka mulanya mempertimbangkan untuk merahasiakan penerbitan surat penangkapan ini, tapi kemudian memutuskan mempublikasinya dengan pertimbangan surat itu dapat menghentikan kejahatan-kejahatan lain yang mungkin terjadi ke depan.

Jaksa penuntut ICC, Karim Khan, mengatakan kepada BBC, “anak-anak tidak dapat diperlakukan sebagai rampasan perang, mereka tidak bisa dideportasi”.

“Jenis kejahatan seperti ini, Anda tidak perlu jadi pengacara, hanya perlu menjadi manusia untuk mengetahui betapa kejamnya itu,” ujar dia.

Berbagai reaksi atas penerbitan surat penangkapan ini muncul hanya beberapa menit setelah diumumkan, dan Kremlin mengeluarkan pernyataan resmi yang menolaknya.

Rusia menolak tudingan tindakan kriminal yang dilakukan Vladimir Putin dan mengatakan sebagai keputusan yang keterlaluan.

Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov berkata keputusan apapun dari ICC itu “batal demi hukum” dan mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev menyamakan surat penangkapan itu dengan tisu toilet.

“Tidak perlu saya jelaskan di mana bendaitu (keputusan) seharusnya digunakan,” dia menulis di Twitter, dengan emoji tisu toilet.

Sejumlah pemimpin oposisi Rusia menyambut baik pengumuman ICC. Ivan Zhdanov, sekutu dekat tokoh oposisi yang dipenjara Alexei Navalny, menciut bahwa ini adalah “langkah simbolis” namun penting.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berkata dia berterima kasih kepada Khan dan ICC atas keputusan mereka menuntut hukum “negara yang jahat”.

Jaksa Penuntut Umum Ukraina Jenderal Andriy Kostin berkata keputusan ini “bersejarah untuk Ukraina”, sementara kepala staf kepresidenan negara itu, Andriy Yermak, menyebut keputusan ini “sebuah permulaan”.

Bisa Ditahan?

Namun karena Rusia bukan anggota ICC, kesempatan bahwa Vladimir Putin atau Maria Lvova-Belova muncul di kursi pesakitan di Den Haag sangat kecil.

ICC bergantung pada kerja sama antar pemerintah untuk menangkap seseorang, dan Rusia “tentu saja tidak akan bekerja sama dalam hal ini”, kata Jonathan Leader Maynard, dosen politik internasional di King’s College London.

Khan menekankan bahwa tidak seorang pun pernah mengira Slobodan Milosevic, pemimpin Serbia yang diadili atas kejahatan perang di Kroasia, Bosnia, dan Kosovo, akan berakhir di Den Haag.

“Untuk mereka yang merasa bisa melakukan kejahatan di siang hari, dan tidur nyenyak di malam hari, mungkin mereka harus melihat sejarah kembali,” kata dia

Secara hukum, bagaimanapun, ini akan menimbulkan masalah bagi Putin.

Vladmir Putin adalah kepala negara G20, dan rencananya akan berjabat tangan dengan Presiden China Xi Jinping dalam pertemuan bersejarah, Putin juga sekarang seorang buron, dan ini pasti bakal membatasi negara-negara mana saja yang bisa dikunjunginya.

Ada pula tingkat rasa dipermalukan bagi Kremlin, yang selalu menepis tuduhan Rusia melakukan tindak kejahatan perang, bahwa lembaga yang penting dan pan-nasional seperti ICC tidak mempercayai penyangkalan mereka. (Sumber: BBC Indonesia / INR)

Editor Iman NR

Iman NR

SELENGKAPNYA
Back to top button