Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (SR) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto untuk memfasilitasi sarana pendidikan kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrem tengah disorot, terutama Sekolah Rakyat Tangsel.
Saat sekolah lain sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) sejak sebulan lalu, sementara sekolah rakyat hingga kini tak kunjung dimulai.
Habis kesabaran, tanpa kejelasan dari pihak sekolah, orangtua siswa berencana memindahkan anaknya. Salah seorang pelajar Kota Tangerang yang terdaftar pada Sekolah Rakyat, Zaka Darmawan mengatakan, hingga saat ini belum menjalani proses pembelajaran di Sekolah Rakyat.
Bahkan informasi jadwal pelajaran dan arahan untuk belajar secara daring juga tak kunjung disampaikan dalam grup peserta didik Sekolah Rakyat Tangsel.
“Kami sudah ada grup WA sekolah Rakyat yang isi pembahasannya sama sekali belum ada ngomongin pelajaran, hanya informasi pengunduran jadwal tanggal masuknya terus,” ujar Zaka kepada wartawan, Minggu (3/10/2025).
Lebih lanjut ia menjelaskan, jadwal pembelajaran Sekolah Rakyat yang berlokasi di Kota Tangerang Selatan telah tiga kali dilakukan pengunduran masuk.
“Arahan belajar online juga gak ada, grup kelas juga gada, jadi saya belum ada belajar apapun, karena informasi kelas, guru, belajar apa di rumah juga enggak ada sama sekali,” ungkapnya.
Sementara orang tua Zeka, Netih mengancam akan segera memindahkan anaknya ke sekolah lain, jika aktivitas kegiatan belajar mengajar tidak kunjung dilaksanakan.
Zetih khawatir, putranya tersebut akan tertinggal materi pelajaran apabila sekolah belum juga dimulai. “Sekolah lain sudah mulai dari sebulan yang lalu. Kelihatannya program sekolah rakyat belum begitu siap. Kalau begini saya khawatir. Mungkin nanti mau pindahin anak sekolah,” kata Zetih.
Akan Bergerak Cepat
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, Ananda Trianh Salichan merespons cepat keluhan wali siswa terkait belum optimalnya pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kota Tangerang Selatan.
Program yang sedianya dimulai pada 15 Agustus tersebut hingga kini masih menuai kebingungan di kalangan orang tua dan siswa, bahkan memunculkan wacana perpindahan ke sekolah swasta.
“Kita akan segera memanggil OPD terkait untuk melakukan rapat koordinasi kembali, membahas teknis pelaksanaan Sekolah Rakyat, sekaligus mencari solusi atas keluhan dari wali siswa. Persoalan ini harus segera kita jawab dengan solusi yang jelas,” tegas Ananda.
Ananda juga mengajak wali siswa untuk bersabar dan tidak terburu-buru memindahkan anaknya ke sekolah swasta, karena pihaknya berkomitmen mengawal agar kegiatan belajar mengajar (KBM) dapat segera berjalan.
“Saya berharap wali siswa menahan upaya memindahkan anaknya ke sekolah swasta. Kami akan memastikan semua pihak terkait bekerja cepat menyelesaikan persoalan ini, sehingga anak-anak bisa belajar dengan tenang dan nyaman,” ujarnya.
Seraya memastikan bahwa KBM untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat dapat segera dimulai sebagaimana mestinya, tanpa kendala, dan tentu dengan kualitas yang baik. “Pendidikan adalah hak anak yang wajib kita jamin, sehingga tidak boleh ada gangguan yang membuat mereka kehilangan waktu belajar,” pungkasnya. (Budi Wahyu Iskandar)
