Raja Ampat, destinasi impian yang dijuluki surga terakhir di bumi, kini menghadapi “luka batin” yang ditinggalkan oleh tambang nikel.
Empat perusahaan tambang seperti PT GN, PT ASP, PT KSM, dan PT MRP, diduga turut berperan dalam mencoret-coret wajah indah empat pulau: Gag, Manuran, Kawei, dan Manyaifun. Padahal, pulau-pulau itu bukan sekadar daratan, melainkan bagian dari paru-paru laut yang menyokong ekosistem global.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, dalam konferensi pers pada Minggu (8/6/2025), menjelaskan bahwa pihaknya mulai menindaklanjuti aktivitas tambang yang viral setelah sorotan tajam dari Greenpeace.
Rupanya, bukan hanya nelayan yang tahu mana ikan yang tak layak dikonsumsi—aktivis lingkungan pun tahu mana perusahaan yang perlu “dimasak”.
PT GN, yang beroperasi di Pulau Gag, misalnya, memang dinilai “teknisnya rapi.” Tapi jangan dulu bangga, karena lokasi operasinya berada di pulau kecil yang seharusnya dilindungi Undang-Undang. UU Nomor 1 Tahun 2014 tegas menyebutkan: tambang di pulau kecil? Coba pikir ulang.
Lalu, PT ASP di Pulau Manuran—apa kabar? Ternyata ada kolam sedimentasi (settling pond) yang jebol. Hasilnya? Air laut jadi keruh.
Wisata bawah laut yang biasanya jernih kini seperti kopi susu tak diaduk. Sayang sekali, karang dan biota laut tak bisa protes lewat media sosial.
Tak kalah “kreatif”, PT KSM diduga menambang melebihi izin kawasan hutan seluas 5 hektare. Sementara PT MRP, malah nekat eksplorasi tanpa dokumen lingkungan.
Hanya bermodal IUP (Izin Usaha Pertambangan), MRP seperti sopir tanpa SIM di tengah lalu lintas alam.
KLHK menyebutkan akan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, KKP, dan Kehutanan. Katanya, mereka akan segera ke lapangan. Mudah-mudahan bukan untuk piknik.
Sementara itu, masyarakat adat dan lingkungan harus bersabar seperti biasa. Mereka tetap hidup berdampingan dengan debu, air keruh, dan janji yang masih mengendap dalam dokumen.
Raja Ampat butuh perhatian, bukan eksploitasi. Sebab jika semua jadi tambang, maka yang tersisa hanya nama dan itu pun dalam laporan kerusakan.
Editor: Abdul Hadi
