Ekonomi

Meski TKD Dipangkas, Pemkot Cilegon Pastikan Arah Pembangunan Tepat Sasaran

Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon memastikan arah pembangunan ke depan akan lebih fokus dan tepat sasaran meski di tengah keterbatasan anggaran akibat transfer kas daerah (TKD) dari pemerintah pusat dipangkas secara signifikan.

Prioritas utama arah pembangunan pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti perbaikan jalan rusak, penerangan lingkungan, penanganan titik-titik banjir, serta perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH.

Wali Kota Cilegon Robinsar mengatakan, persoalan infrastruktur dasar menjadi keluhan utama warga. Karena itu, pihaknya akan membatasi target pembangunan agar anggaran yang tersedia benar-benar menyentuh kebutuhan prioritas dan mengatasi persoalan infrastruktur dasar.

“Prinsipnya, fokus utama adalah perbaikan jalan rusak, lampu-lampu yang masih gelap, titik-titik banjir, dan rumah tidak layak huni. Jadi memang fokus terhadap hal itu,” katanya, Selasa (12/1/2026).

Menurut Robinsar, pihaknya telah meminta para pemangku kepentingan di tingkat wilayah untuk mengakomodir dan mengarahkan usulan pembangunan berdasarkan skala prioritas. Pemangku kepentingan yang dimaksud mulai dari Pokmas, RT, RW, lurah hingga camat.

“Tidak semua titik kebutuhannya sama. Setiap daerah berbeda. Maka yang lebih urgent, itulah yang harus diutamakan untuk segera dikerjakan untuk mengatasi persoalan tersebut,” ujarnya.

Robinsar pun membenarkan bahwa pola pembangunan sebelumnya di beberapa wilayah, masih ditemukan proyek yang kurang menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Sehingga, hasil dari pembangunan yang telah berlangsung tidak tepat sasaran.

“Kadang, karena sarana prasarana sudah terpenuhi, akhirnya yang tidak terlalu penting justru dibangun. Ke depan ini, tidak boleh terjadi lagi,” ucapnya tanpa memperjelas apa yang dimaksudkan dengan sarana yang tidak penting tersebut.

Robinsar juga mengakui adanya pengurangan dana transfer ke daerah yang berdampak pada kapasitas fiskal Pemkot Cilegon. Namun, ia memastikan alokasi anggaran akan tetap dibagi secara proporsional untuk setiap keluarahan.

“TKD berkurang itu pasti berdampak. Tapi nanti ada rumus untuk alokasi anggaran per kelurahan. Terpenting kebutuhan dasar masyarakat tetap kami utamakan,” ucapnya. (Penulis : Daeng Yusvin)

Yusvin Karuyan

Back to top button