Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus memacu realisasi bantuan sosial (Bansos) tahap I agar segera rampung. Jumlah penerima Bansos ini sekitar 421.000 kepala keluarga. Bansos itu terutama diberikan kepada keluarga tedampak Covid-19.
“Penyaluran terus berjalan setiap hari di kabupaten dan kota se-Provinsi Banten. Saat ini belum memasuki pada tahap II, sedang merampungkan tahap I,” kata Budi Darma S, Plt Sekretaris Dinas Sosial Banten yang dihubungi MediaBanten.Com, Rabu (8/7/2020).
Budi membenarkan, pendataan dan penyaluran Bansos tersebut sangat tergantung pada kemampuan kabupaten dan kota. Misalnya, alur pendataan mulai dari tingkat RT/RW ke Desa/Kelurahan, kemudian Kecamatan dan Kabupaten /Kota. Dari sini, data dikirimkan ke Dinsos Provinsi Banten.
Dinsos Banten melakukan cek dan memvalidasi data yang dikirim agar tidak terjadi double penerima atau keluarga yang dinilai tidak layak menerima Bansos. Jika terjadi data ganda atau ketidaklayakan penerima, maka data dikirim kembali ke kabupaten / kota untuk diperbaiki. Hasil perbaikannya dikirim ke Dinsos Banten untuk divalidasi.
Baca:
- Akhirnya, Pemkot Serang Beli 225 Ton Beras Kasemen Untuk Bansos
- Istrinya Kakek Terima Bansos, Dinsos Kab Serang Sulit Dikonfirmasi
- Bawaslu Banten: Bansos Covid 19 Diduga Dipolitisasi Bagi Pilkada
Alur Penyaluran
“Alur penyaluran Bansos pun demikian. Setiap hari, ada penyaluran Bansos di 8 kabupaten dan kota di Banten. Kendala yang dihadapi antara lain karena kondisi pandemi Covid-19, tim penyalur pun harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Terkadang, warga tidak mau mengerti protokol tersebut. Jadi kami sangat berhat-hati,” kata Budi.
Sebelumnya, Walikota Serang, Syafrudin mengakui, pendataan jaring pengaman sosial (JPS) di Kota Serang kurang serius. Ini disebabkan petugas pendata tidak diberi honor. Petugas pendataan itu adalah RT dan RW (Baca: Tidak Diberi Honor, Petugas Pendataan JPS Kota Serang Tidak Serius) .
Demikian Walikota Serang seusai menghadiri kujungan kerja Komisi VIII DPR RI di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang. Selasa (30/6/2020).
Karena itu, orang nomer satu di Kota Serang itu mengusulkan pemberian honor bagi petugas pendata JPS. Tujuan petugas pendata lebih serius dan akurat ketika melakukan pekerjaannya. Tidak adanya uang honor, menjadi faktor bantuan kurang tepat sasaran.
Walikota mengaku masih menunggu arahan, apakah uang honor dianggarkan oleh Pemkot Serang atau oleh pemerintah pusat. “Dari RW/RT itu kurang serius. Saya meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan honor. Pasti petugas pendataan akan lebih serius sehingga pendataan akan akurat,” katanya. (IN Rosyadi)
