Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Banten, Virgojanti mengungkapkan beberapa prioritas Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2024. Di antaranya: penanganan stunting, gizi buruk, kemiskinan ekstrem dan pengendalian inflasi.
“Untuk penanganan kemiskinan masih menjadi prioritas Pemprov Banten,” ungkap Virgojanti, Rabu (10/1/2024).
Selanjutnya, kata Virgojanti, dalam upaya menekan angka kemiskinan di Provinsi Banten pihaknya akan melihat hasil rekomendasi-rekomendasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mengenai wilayah dan faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan.
“Dari rekomendasi BPS kita lihat juga bagaimana, wilayah mana saja. Sehingga program itu dapat tepat sasaran,” katanya.
Sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan, Pemprov Banten telah menyiapkan tiga strategi. Mulai dari strategi mengurangi beban pengeluaran, mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan meningkatkan pendapatan.
Ketiga strategi tersebut nantinya akan dilakukan oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemprov Banten dengan berbagai program kegiatannya selama tahun anggaran 2024.
Pemprov Banten bersama seluruh Kabupaten dan Kota terus menggiatkan pembangunan yang sudah diformulasikan di masing-masing APBD Tahun 2024.
Pemprov Banten memastikan terus konsisten untuk mengimplementasikannya, karena itu bagian dari gerakan reformasi birokrasi tematik berdampak yang sudah dilaunching beberapa tahun lalu.
Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Stunting Provinsi Banten, Ricky Febrianto berkeyakinan bisa menurunkan angka stunting setiap kabupaten / kota hingga ke akar rumput (warga), meski angka itu masih 20 persen pada tahun 2022 (Baca: Satgas Stunting Banten Yakin Turunkan Angka, Benarkah Bisa Zero?).
Padahal Presiden RI, Joko Widodo menargetkan penurunan angka tersebut di seluruh daerah berkisar 14 persen pada akhir tahun 2024. Berarti, masih ada 6 poin angka stunting yang harus diturunkan Banten.
Dalam konferensi pers di Serang, Kamis (21/12/2023), Ketua Satgas Banten itu mengemukakan alasan bahwa program stunting dinilai berjalan baik, meskipun tidak mejelaskan seperti apa yang disebut berjalan baik tersebut.
“Karena Ketua Tim Percepatan penanganan tersebut adalah kepala daerah, Kepala daerah menerima informasi untuk mengambil kebijakan ataupun keputusan alternatif untuk percepatan penanganan stunting,” dalih Ricky.
Sedangkan untuk BKKBN, lanjut Ricky, bersama dengan Satgas melakukan rekomendasi untuk program penurunan stunting setiap pada 3 bulan sekali.
“Sehingga percepatan penangan stunting, anggarannya terserap dengan baik. Jadi tim pembuatan laporan dan butuh pendampingan. Makanya satgas terus melakukan pendampingan untuk keluarga,” jelasnya.
Bahkan dengan bangga dan penuh keyakinan, Ketua Satgas itu mengemukakan bahwa BKKBN mampu untuk mencapai zero stunting, meskipun keyakinan itu harus dibuktikan pada tahun 2024. (Siaran Pers Biro Adpim Pemprov Banten)
Editor Iman NR
