Satuan Tugas (Satgas) Stunting Provinsi Banten, Ricky Febrianto berkeyakinan bisa menurunkan angka stunting setiap kabupaten / kota hingga ke akar rumput (warga), meski angka itu masih 20 persen pada tahun 2022.
Padahal Presiden RI, Joko Widodo menargetkan penurunan angka stunting di seluruh daerah berkisar 14 persen pada akhir tahun 2024. Berarti, masih ada 6 poin angka stunting yang harus diturunkan Banten.
Dalam konferensi pers di Serang, Kamis (21/12/2023), Ketua Satgas Stunting Banten itu mengemukakan alasan bahwa program stunting dinilai berjalan baik, meskipun tidak mejelaskan seperti apa yang disebut berjalan baik tersebut.
“Karena Ketua Tim Percepatan penanganan stunting adalah kepala daerah, Kepala daerah menerima informasi untuk mengambil kebijakan ataupun keputusan alternatif untuk percepatan penanganan stunting,” dalih Ricky.
Sedangkan untuk BKKBN, lanjut Ricky, bersama dengan Satgas melakukan rekomendasi untuk program penurunan stunting setiap pada 3 bulan sekali.
“Sehingga percepatan penangan stunting, anggarannya terserap dengan baik. Jadi tim pembuatan laporan dan butuh pendampingan. Makanya satgas terus melakukan pendampingan untuk keluarga,” jelasnya.
Bahkan dengan bangga dan penuh keyakinan, Ketua Satgas itu mengemukakan bahwa BKKBN mampu untuk mencapai zero stunting, meskipun keyakinan itu harus dibuktikan pada tahun 2024.
“Target Presiden 14 persen pada 2024 penurunan stunting, Kita yakin bisa mewujudkannya. Dimana, terkait stunting sudah 80 persen penanganannya, dan batas akhir di 15 januari 2024 untuk laporannya. Saat ini, kita sudah turun 4 persen dari 20 persen stunting di Banten,” jelasnya.
Ricky mengakui, BKKBN Banten dalam capai kegiatan sudah sesuai, dimana capaian pendampingan sudah 73 persen dari target 70 persen. Apalagi, kata dia, bisa ditingkatkan kembali kinerja, dengan menggandeng semua unsur stakholder.
“Jadi lebih bisa meningkatkan penurunnya. Apalagi, kesulitan di lapangan sasaran edukasi bisa diwujudkan. Karena masih ada perilaku masyarakat sulit diubah, tidak mau membawa anak ke puskesmas maupun posyandu,” ujarnya.
BKKBN Banten berharap juga untuk APBdes sebesar 15 persen bisa lebih serius untuk penanganan stuting. Dimana inipun, menurut aturan permendes.
Apalagi, tercatat dari 1.151 Desa maupun Kelurahan di Banten belum mengalokasikan anggarannya untuk penangan stunting di Banten. Inipun tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota. (Aden Hasanudin)
Editor Iman NR
