Walikota Serang: Pemerintah Kelurahan Harus Tingkatkan Manajemen
![syafrudin, Walikota Serang](https://mediabanten.com/wp-content/uploads/syafrudin-lurah.jpeg)
Walikota Serang, Syafrudin mengintruksikan Pemerintah Kelurahan meningkatkan manajemen perencanaan penggunaan anggaran. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan program pembangunan pemerintah dapat tepat sasaran.
Sebab, kelurahan menerima kucuran anggaran pembangunan tidak hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang saja. Akan tetapi, dari Dana Alokasi Umum Tambahan (DAUT).
“Saya tekankan, penggunaan anggaran harus sebaik-baiknya, dan harus matang. Tidak asal-asalan,” kata Syafrudin, usia mengadiri pelatihan aparatur Kelurahan dalam bidang manajemen, di salah satu hotel di Kota Serang, Kamis (13/2/2020).
Syafrudin mengaku, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dalam sisi pengawasan dana Kelurahan. Sudah melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang, pengawasan sendiri akan dipantau melalui aplikasi Kadal (Kawal Dana Kelurahan), baik anggaran APBD dan DAUT.
Baca:
- PSHK Kota Serang: Honor Staf Kelurahan Belum Sama Dengan Upah Minimum
- KPU Kabupaten/Kota Diminta Buka Posko Pengaduan DPS Tiap Kelurahan dan Desa
- Panwaslu Buka Pendaftaran Pengawas Kelurahan dan Desa di Pandeglang
Triwulan Pertama
Sementara, untuk penyaluran anggaran kelurahan tahun 2020, kata Syafrudin, pada triwulan pertama ini sudah dapat berjalan. Ia membeberkan, dari jumlah 67 Kelurahan, hanya ada satu Kelurahan yang belum mendapatkan angaran. Sebab, belum mendapatkan nomer induk.
“Jumlah anggaran yang diterima tiap Kelurahan itu berbeda, disesuaikan dengan jumlah penduduk. Namun untuk Kelurahan Cibendung kita (Pemkot Serang) sedang berupaya agar segera mendapatkan anggaran,” katanya.
Selain pengelolaan anggaran, Syafrudin juga menegaskan, Pemerintah Kelurahan harus pula memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat. “Jangan sampai, masyarakat datang ke Kelurahan. Tapi lurahnya gak ada,” tegasnya.
Sementara Asda 1 Kota Serang, Anthon Gunawan mengatakan, berdasarkan dasar hukum Permendagri nomer 1 tahun 2017, untuk melayani masyarakat, akan ada dua aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kelurahan.
Pertama aplikasi profil Kelurahan, dalam aplikasi tersebut masyarakat dapat mengakses dimanapun untuk melihat data kependudukan, luas wilayah, dan potensi kelurahan. Kedua aplikasi terkait evaluasi perkembangan kelurahan. Mulai dari penggunaan anggaran, seperti perencanaan, pelaksanaannya, dan pelaporan penggunaan anggaran.
“Masyarakat nanti dapat melihat sudah sejauh mana perkembangan pembangunan Kelurahan dilakukan,” ungkapnya.
Kendati demikian, dalam penerapannya kata Anthon, di Kelurahan masih ada kendala pada jaringan internet. Namun, pihaknyan akan meminta bantuan Diskominfo Kota Serang dalam hal perbaikan jangkauan jaringan internet.
Selanjutnya untuk Kelurahan Cibendung, Anthon mengaku, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar segera mendapatkan nomer induk.
“Tapi mudah-mudahan, ketika pun belum keluar nomer induk. Anggarannya masih menyatu dengan Kelurahan awal sebelum dipecah. Jadi masih menginduk,” kata Anthon. (Sofi Mahalali)