Anggota DPR asal Papua, Yan Permenas Mandenas berharap pemerintah pusat segera menertibkan izin tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, setelah viral dikritik Greenpeace soal kerusakan lingkungannya.
Selain berdampak pada lingkungan juga masyarakat yang bermukim di wilayah itu juga ikut terdampak.
“Sebagai contoh kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di kawasan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang sedang marak diminta untuk dihentikan karena berakibat kerusakan lingkungan,” kata anggota DPR RI Dapil Papua Yan Mandenas, Minggu (8/6/2025).
Dalam keterangannya Yan Mandenas menyatakan, dukungannya terhadap langkah pemerintah untuk menertibkan izin tambang yang tidak prosedural dan bermasalah secara administrasi di seluruh Tanah Papua, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang mengeluarkan izin tersebut.
Pemeriksaan terhadap pejabat berwenang terkait izin sehingga diproses dan diterbitkan karena diduga ada indikasi korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dalam proses penerbitan izin tambang yang tidak prosedural.
“Perizinan tambang perlu dikaji ulang, guna memastikan bahwa kegiatan pertambangan memiliki izin lingkungan yang diterbitkan sesuai prosedur karena pemberian izin diberikan lebih dari satu kementerian,” kata Mandenas.
Dia mengatakan, tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, telah beroperasi lama dan mendapat penolakan dari masyarakat setempat termasuk pemilik hak ulayat.
Walaupun terjadi penolakan namun terjadi pembiaran oleh pemerintahan sebelumnya, baik pusat maupun daerah, hingga masalah ini muncul ke permukaan setelah adanya protes dari aktivis lingkungan.
Karena itu penegak hukum diharapkan turun untuk melakukan pemeriksaan, kata Mandenas seraya mengaku, penegakan hukum itu menjadi komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas koruptor dan mengembalikan kekayaan alam sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat.
“Bila ada indikasi suap dalam penerbitan izin, maka harus diperiksa dan diproses hukum,” tegas Mandenas.
Menurutnya, dengan dilakukannya penertiban maka diharapkan keberadaan kawasan penambangan benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pemilik hak ulayat dan pengelolaannya sesuai dengan Amdal.
Apalagi saat ini kegiatan penambangan juga terjadi di sejumlah wilayah di Tanah Papua seperti di Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Pegunungan Arfak, Nabire, Paniai, Waropen , Intan Jaya, dan Sarmi .
“Mudah-mudahan dengan dilakukannya penertiban maka pengelolaan pertambangan dapat dilakukan sesuai prosedur dan kesejahteraan masyarakat pemilik hak ulayat meningkat serta merasakannya,” harap Yan Mandenas.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merilis lima perusahaan tambang nikel yang mengantongi izin untuk beroperasi di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, dengan lima pulau yang menjadi lokasi pertambangannya (Baca: Dikritik Greenpeace, Akhirnya ESDM Rilis 5 Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat).
Rilis lima perusahaan tambang ini dilakukan setelah Greenpeace Indonesia memviralkan kegiatan tambang yang dinilai bakal merusak keindahan Raja Ampat yang terkenal tersebut dan mempopulerkan tagar #SaveRajaAmpat.
Berdasarkan keterangan resmi Kementerian ESDM yang diterima di Raja Ampat, Papua Barat Daya, Minggu, lima pulau yang menjadi sasaran perusahaan tambang adalah Pulau Gag, Pulau Manuran, Pulau Batang Pele, Pulau Kawe, dan Pulau Waigeo. (Pewarta : Evarukdijati – LKBN Antara)
