Target pendapatan dalam APBD perubahan tahun 2019 turun dari target APBD murni 2019. Penyebabnya menurunnya laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Banten yang semula 5,9% menjadi 5,4%. Penurunan LPE Banten ini merupakan dampak dari LPE nasional yang turun dari 5,4% menjadi 5,1%.
APBD Banten pada awal tahun (murni) ditargetkan berjumlah Rp12,9 triliun. Dalam perubahan, angka itu berubah menjadi Rp12,7 triliun atau berkurang sekitar Rp200 miliar.
Demikian Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy membacakan pidato jawaban Gubernur Banten pada rapat paripurna DPRD Banten dengan agenda jawaban gubernur atas pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap nota pengantar perubahan APBD 2019 di gedung rapat paripurna DPRD Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Kamis (22/8/2019).
Dipaparkan wagub, penurunan LPE tersebut terjadi khususnya pada sektor-sektor yang merupakan komponen PDRB (produk dometik regional bruto), antara lain sektor industri yang masih tumbuh di bawah proyeksi LPE yang disebabkan oleh pelemahan investasi dan persaingan ekspor khususny ekspor alas kaki.
Baca:
- Sah, Banten Memiliki APBD Tahun 2019 Sebesar Rp12,9 Triliun
- Gubernur: APBD Perubahan Disusun Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia
- Alipp Gelar Diskusi Panel Carut Marut Proses Tender Proyek APBD Banten
Alih Fungsi Lahan
Sektor pertanian juga disebutkan belum baik sehubungan dengan banyaknya alih fungsi lahan. Di sektor transportasi terjadi penurunan jumlah penumpang pesawat karena tiket mahal. Begitu juga di sektor pariwisata belum recovery sepenuhnya setelah bencana tsunami. Lalu di sektor perdagangan khususnya ekspor permintaan pasar disebutkan menurun.
“Kesemuanya itu berdampak pada menurunnya daya beli masyarakt termasuk kemampuan untuk membeli kendaraan bermotor baru yang terjadi pada hampir seluruh wilayah provinsi lainnya,” baca wagub.
Wagub menambahkan, pemberlakuan tarif baru untuk pajak kendaraan bermotor (PKB) di Provinsi Banten yang per tanggal 11 maret 2019 sebesar 1,75% dari tarif sebelumnya sebesar 1,5% dan pemberlakukan tarif baru bea balik nama kendaraan bermotor baru sebesar 12,5% dari tarif sebelumnya sebesar 10%, juga menjadikan harga kendaraan bermotor baru di Provinsi Banten menjadi lebih mahal dibanding dengan harga kendaraan baru untuk wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat.
“Sehingga terjadi kecenderungan konsumen untuk membeli kendaraan di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat,” imbuhnya.
Terkait itu, kata wagub, langkah yang dilakukan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu bersama dengan pihak kepolisian melakukan razia pada lokasi-lokasi tertentu untuk mengetahui kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Lalu juga memberikan kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan melalui e-samsat pada kanal pembayaran, dengan cukup menunjukan STNK asli tanpa harus menunjukan KTP.
“Kemudahan ini se-Indonesia untuk pertama kali diterapkan di Provinsi Banten wilayah hukum Polda Banten, dan dengan kemudahan tersebut dalam kurun waktu dua bulan mampu menghimpun penerimaan pendapatan sebesar Rp1,4 miliar,” baca wagub.
Untuk diketahui, dalam rapat paripurna sebelumnya, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PDIP, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Amanat Partai Persatuan Pembangunan, menanyakan penurunan target pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan langkah-langkah peningkatan pendapatan dalam pandangan fraksinya terhadap nota pengantyar gubernur tentang rancangan Perda Perubahan APBD 20019. (Siaran Pers Tim Media Wagub Banten)
