Meski diberlakukan lebih dahulu, Gubernur Banten Wahidin Halim menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di Provinsi Banten.
Penetapan Pergub ini sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Perda No.1 tahun 2021 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 19. Sama dengan Pergub PPKM, Perda ini juga dibuat setelah kondisi penanggulangan diberlakukan terlebih dahulu. Proses pembuatan Perda yang panjang membuat pengesahan dan penerbitan ini setahun setelah kondisi Covid 19 diberlakukan.
Berikut ketentuan PPKM Berbasis Mikro yang dituangkan dalam Pergub Banten No.7 tahun 2021 seperti yang dikuitip MediaBanten.Com, Sabtu (13/3/2021) dari rilis Biro Adpim Pemprov Banten.
Pasal 6 ayat (1), Pemerintah Daerah dalam memberlakukan PPKM Mikro di Daerah dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT sebagai berikut :
Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT. Maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala.
Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 sampai dengan 5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh 7 hari terakhir. Maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.
Baca:
Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 sampai dengan sepuluh 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh 7 hari terakhir. Maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.
Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir. Maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup: 1. Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat. 2. Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat. 3. Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial. 4. Melarang kerumuman lebih 3 orang. 5. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB. dan 6. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumuman dan berpotensi menimbulkan penularan.
Dalam Pasal 6 ayat (3), pertimbangan pengaturan pemberlakuan PPKM Berbasis Mikro disusun oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
Pemberlakuan mempertimbangkan unsur ayat (2) : a. Tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional. b. Tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional. c. Tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional. dan d. Tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR) untuk Intensive Care Unit (ICU)dan ruang isolasi di atas 70%.
Pasal 7, pada PPKM Berbasis Mikro, dilaksanakan Pembatasan tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% dan Work from Office (WFO) sebesar 50% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online.
Untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
Untuk restoran, dilakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 50% dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Sementara untuk pusat perbelanjaan/mall dilakukan pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
Sementara itu untuk kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
Untuk tempat ibadah diizinkan untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Demikian pula dengan kegiatan fasilitas umum dapat dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50%. Sedangkan untuk transportasi umum dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional.
Dalam Pergub ini, Gubernur Banten juga menginstruksikan Pemerintah Kabupaten/Kota agar lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan dengan membagikan dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan.
Pemerintah Kabupaten/Kota agar memperkuat kemampuan tracking sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment. Termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan yakni : tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina. Melakukan koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing. (Rilis Biro Adpim Pemprov Banten / IN Rosyadi)
