Gubernur Banten, Wahidin Halim siap bersinergi dengan Ombudsman RI untuk pelayanan publik bagi masyarakat. Karena itu, dibutuhkan sinergisitas dalam menghadapi masalah-masalah yang jadi perhatian Ombudsman, namun tidak dipahami Pemprov Banten.
“Saatnya kita harus melakukan sinergisitas biar memiliki pemahaman yang sama, karena memang banyak masalah-masalah yang menjadi perhatian dari Ombudsman yang tidak kita pahami” kata Wahidin Halim, Gubernur Banten.
Pernyataan Gubernur Banten itu dikemukakan ketika menerima Perwakilan Ombudsman RI di Rumah Dinas Gubernur Banten, Kota Serang, Selasa (27/4/2021). Gubernur didampingi Al Muktabar, Sekda Banten.
Kata Gubernur, Pemprov Banten telah melakukan kerjasama dengan banyak institusi dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat. Misalnya soal pencegahan korupsi, Pemprov telah bekerja sama dengan KPK dan berhasil menjadi urutan 4 terbaik dalam indeks pencegahan korupsi.
Kerjasama tersebut kata Gubernur untuk memastikan agar program-program masyarakat bisa sampai dan tidak terjadi penyelewengan, “Selama ini kami sudah melakukan langkah-langkah dengan KPK ada kerjasama dalam hal pembinaan” kata Gubernur.
“Kami juga sudah bekerja sama dengan BPKP. Jadi rencana pembangunan di review dulu BPKP, baru kemudian dijalankan. Ini untuk memastikan agar program yang dibuat bisa tepat sasaran” tambah Gubernur.
Baca:
Untuk bidang pendidikan Gubernur juga mengatakan, Pemprov Banten selalu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, baik dengan pembangunan infrastruktur pendidikan maupun kesejahteraan guru.
“Termasuk Guru swasta kita kasih insentif Rp. 500 ribu sebulan. Jadi ini sebagai motivasi bagi guru agar memberikan pelayanan pendidikan yang optimal bagi pendidikan di Banten” kata Gubernur
Gubernur juga siap memfasilitasi Ombudsman Banten dalam penyediaan lahan untuk kebutuhan kantor. Gubernur langsung memerintahkan Sekda untuk mencari lahan guna kebutuhan Sekretariat Ombudsman Banten.
“Kalau lahannya saya bisa kasih, sama kaya BPKP, saya sediain lahannya. Nanti pak Sekda akan cari lahan mana yang bisa digunakan oleh Ombudsman” kata Gubernur.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Dedy Irsan menyambut baik pertemuan tersebut. Ia pun menyampaikan terima kasih atas upaya Pemprov dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, salah satunya untuk masyarakat Pulau Tunda.
“Kami di Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten sudah berusaha menjalankan kewenangan kami, sudah melakukan berbagai koordinasi dengan OPD-OPD untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Misalnya dengan Dinas ESDM kemarin soal masalah listrik di Pulau Tunda. Alhamdulilah, Pemprov Banten menghibahkan genset 200 KPA untuk Pulau Tunda yang membuat warga disana sudah diterangi listrik” katanya
Dedy berharap Pemprov Banten bisa memberikan perhatian lebih kepada sektor pertanian, peternakan dan kelautan, agar ada agenda dari Pemprov Banten kepada masyarakat yang berada di level bawah bisa mendapatkan hak-hak nya dengan baik, dan bisa lebih sejahtera.
“Kita siap mendampingi Pemprov Banten agar pelayanan publik lebih baik dan meminimalkan mall administrasi,“ katanya. (Rilis Biro Adpim Pemprov Banten / IN Rosyadi)
Apakah Artikel Ini Bermanfaat? Silakan Berikan DONASI ANDA. Klik Tombol Di Bawah Ini.
