Dewan Juri pengadilan di New York memutuskan mendakwa Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat (AS) atas tuduhan penyuapan atau membayar bintang porno untuk tutup mulut selama kampanye presiden tahun 2016.
Pembayaran sebesar 130.000 dolar AS setara Rp1,94 miliar ke bintang porno atas peristiwa pesta sex yang menghebohkan dengan seorang master properti yang mencalonkan diri dari Partai Republik.
Banyak pihak menuding, dakwaan ini muncul bersamaan dengan upaya Trump untuk kembali menjadi Presiden AS, setelah kalam dalam pemilihan tahun 2020 yang sekaligus melengserkannya dari Gedung Putih.
VOA News yang dikutip MediaBanten.Com, Jumat (31/3/2023) menyatakan belum bisa mengkonfirmasi laporan bahwa Trump didakwa lebih dari 30 tuduhan.
Kantor Kejaksaan Distrik Manhattan Alvin Bragg mengatakan telah menghubungi pengacara Trump untuk mengoordinasikan penyerahan Trump ke Kantor DA Manhattan untuk dakwaan Mahkamah Agung.
Pengacara Trump Joe Tacopina mengatakan mantan presiden itu kemungkinan akan diadili awal pekan depan.
Untuk menyerahkan diri, Trump, yang tinggal di Florida, harus melakukan perjalanan ke New York, bersama dengan anggota Secret Service-nya. Setelah ditahan, dia akan diambil sidik jarinya dan difoto sebelum diadili di hadapan hakim.
Bantahan Trump
Donald Trump telah membantah terhadap kasus yang membelitnya. Dia menuding, pengajuan dakwaan itu sebagai sebuah khayalan seperti berburu para penyihir.
Kelompok pemburu itu dipimpin Partai Demokrat untuk menghancurkan apa yang disebut gerakan “Jadikan Amerika Hebat Lagi”.
“Ini adalah Penganiayaan Politik dan Intervensi Pemilu pada tingkat tertinggi dalam sejarah,” tulis mantan presiden itu.
“Demokrat telah berbohong, menipu, dan mencuri dalam obsesi mereka untuk mencoba menghentikan Trump. Mereka telah mendakwa orang yang sama sekali tak bersalah. Mereka ikut campur terang-terangan terhadap pemilihan umum,” katanya.
Trump yakin upaya penghentian itu akan menjadi bumerang bagi Presiden Joe Biden, Presiden AS dari Partai Demokrat.
Pekan lalu, menulis di platform media sosialnya, Truth Social, Trump memperingatkan “potensi kematian dan kehancuran” jika dia didakwa. Pernyataan ini yang oleh beberapa kritikus dianggap sebagai hasutan untuk melakukan kekerasan.
Dakwaan tersebut, meskipun diharapkan secara luas, memicu perlawanan yang sengit di sekitar Washington. “Keterlaluan,” cuit anggota Kongres dari Partai Republik dan loyalis setia Trump, Jim Jordan.
Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy menuduh kejaksaan telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. DPR dipastikan akan meminta pertanggungjawabannya.
Anggota Partai Republik lainnya yang tidak terlalu dekat dengan Trump juga memandang penuntutan itu bermotivasi politik.
Pembelaan terhadap kejaksaan datang dari Partai Demokrat. Mantan Ketua DPR dari Partai Demokrat Nancy Pelosi, menulis bahwa dewan juri “telah bertindak berdasarkan fakta dan hukum.”
“Tidak ada yang kebal hukum, dan setiap orang berhak diadili untuk membuktikan tidak bersalah,” tulisnya. “Mudah-mudahan, mantan Presiden akan menghormati sistem secara damai, yang memberinya hak itu.”
Penyelidikan Federal
Dakwaan tersebut tumbuh dari penyelidikan federal atas pembayaran uang tutup mulut yang dilakukan pengacara Trump saat itu, Michael Cohen, kepada bintang porno Stormy Daniels pada hari-hari terakhir kampanye presiden 2016.
Pembayaran rahasia terungkap pada awal 2018. Cohen bersaksi pada Agustus 2018 bahwa atas arahan Trump, dia membayar Daniels $ 130.000 setara Rp1,947 miliar untuk tidak membuaka suara selama kampanye presiden.
Pembayaran itu untuk biaya tutup mulut tentang dugaan persta seks dengan maestro real estat yang menjadi calon dari Partai Republik. Di perjalanan, Michael Cohen dipecat sebagai pengacara Trump.
Meskipun membayar uang suap tidak ilegal, jaksa federal menuduh bahwa mengklasifikasikan pembayaran merupakan pelanggaran undang-undang keuangan kampanye federal.
Pada tahun 2018, Cohen mengaku bersalah atas berbagai tuduhan kriminal federal, termasuk pelanggaran dana kampanye, dan kemudian menjalani hukuman lebih dari satu tahun penjara.
Sementara jaksa federal tidak menuntut Trump pada saat itu. Kantor Kejaksaan Manhattan mengangkat kasus tersebut dan mulai menerima kesaksian dewan juri pada bulan Januari.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Kamis, Cohen mengatakan dia mendukung kesaksiannya dan bukti yang dia berikan kepada jaksa tentang perbuatan Trump selama kampanye Presiden.
Sementara Trump telah mengakui mengganti Cohen untuk pembayaran uang tutup mulut. “Itutidak ada hubungannya dengan kampanye,” katanya.
“Pembayaran dilakukan ke pengacara, bukan ke Stormy Daniels,” kata Tacopina di MSNBC baru-baru ini.
“Pembayaran dilakukan kepada pengacara Donald Trump, yang akan dianggap sebagai biaya hukum,” katanya.
Cohen adalah pengacaranya pada saat itu dan menasihatinya bahwa ini adalah cara yang tepat untuk melakukan ini, untuk melindungi dirinya dan keluarganya dari rasa malu. ‘Sesederhana itu,” kata Tacopina, pengacara Trump.
Pemalsuan Bisnis
Dalam artikel baru-baru ini di situs web Just Security , co-editor-in-chief dan profesor hukum Universitas New York Ryan Goodman menyoroti kasus-kasus pemalsuan catatan bisnis, di antaranya melibatkan tindakan yang jauh lebih mengerikan daripada yang didakwakan pada Trump.
Pada tahun 2021, seorang pembantu terapi kesehatan mental didakwa berdasarkan undang-undang karena menipu lebih dari $35.000 tunjangan kompensasi pekerja.
Tahun lalu, seorang pialang asuransi didakwa karena diduga membuat dan mengajukan sertifikat palsu asuransi pertanggungjawaban untuk skema penipuan lebih lanjut.
Dakwaan hush money bukan satu-satunya kasus pidana yang dihadapi mantan presiden itu.
Di Georgia, jaksa sedang mempertimbangkan untuk mengajukan tuntutan pidana sehubungan dengan upaya Trump untuk membatalkan hasil pemilihan presiden 2020 di negara bagian tersebut. Trump kalah tipis dari Georgia dari Demokrat Joe Biden.
Sementara itu, penasihat khusus yang ditunjuk Departemen Kehakiman AS, Jack Smith, telah menyelidiki peran Trump dalam upaya membalikkan kemenangan Biden serta penanganannya terhadap dokumen rahasia setelah dia meninggalkan jabatannya. (VOA News / INR)
Editor: Iman NR
