Anjloknya pendapatan pelaku usaha di sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Pandeglang belakangan ini, disayangkan tokoh masyarakat Pandeglang, Aap Aptadi.
Menurut Aap, pemerintah daerah seharusnya punya solusi di tengah pandemi Covid 19, yang berdampak buruk terhadap sektor pariwisata. Namun kenyataannya, kebijakan pemerintah daerah malah memperburuk situasi dengan tidak konsistennya menerapkan aturan.
Salah satu ketidakonsistenan pemerintah daerah adalah dengan penerapan aturan buka dan tutupnya objek wisata. Miris, puluhan pedagang di objek wisata Cikole sampai menghancurkan barang dagangan mereka sendiri.
Ini akibat dari sikap pemerintah yang dinilai plin plan. “Menerbitkan aturan objek wisata boleh dibuka, namun tak lama kemudian mengeluarkan aturan agar objek wisata ditutup, terutama pada perayaan Idul Fitri,” papar Aap Aptadi, Jumat (29/5/2020).
Akibat Kebijakan
Kata dia, pemerintah daerah mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum menerbitkan aturan. Terutama dampak ekonominya akibat dari kebijakan yang dikeluarkan itu.
“Jangan main-main. Ini urusan perut loh. Pemerintah daerah jangan sembarangan. Harus dipikirkan baik buruknya. Kasihan masyarakat, terutama padagang yang sudah keluar modal besar,” ujarnya.
Belum lama ini pedagang di sejumlah objek wisata di Kabupaten Pandeglang kecewa. Bahkan kekecewaan itu mereka luapkan dengan menghancurkan barang dagangannya. Salah satunya di objek wisata pemandian Cikole, Majasari.
Penyebabnya adalah keputusan Pemkab Pandeglang melalui Dinas Pariwisata yang berubah-ubah. Pada tanggal 22 Mei pemerintah daerah mengeluarkan keputusan membolehkan tempat wisata dibuka, namun dua hari berselang keputusan itu dianulir. Semua objek wisata harus tutup.
Puluhan pedagang yang sudah kadung berbelanja pada tanggal 22 atau 23 untuk persiapan tanggal 24 atau tepat pada perayaan Idul Fitri merasa dipermainkan.
Sebagai pelampiasan, mereka menghancurkan barang dagangannya sendiri, dan membuangnya ke tempat sampah. Mereka kecewa lantaran objek wisata tempat mereka mencari rezeki ditutup, menyusul adanya larangan dari pemerintah daerah.
“Saya sudah belanja buah-buahan senilai Rp. 5 juta. Semua barang dagangan saya busuk, tidak dijual. Jelas saya rugi. Saya menuntut harus ada yang tanggung jawab. Buah-buahan itu saya buang. Saya rugi besar,” ucap Yanto, pedagang di Cikole.
Rini, pedagang makanan di tempat yang sama mengaku sudah mengeluarkan modal Rp4,5 juta untuk membeli barang dagangannya.
Menurut Rini, biasanya setiap perayaan Idul Fitri dia menangguk untuk cukup lumayan. Namun kali ini dia merugi lantaran kebijakan pemerintah daerah yang tidak konsisten.
“Saya hancurkan barang dagangan saya. Percuma, tidak ada pengunjung, tidak ada yang membeli. Pemerintah daerah harus tahu ini. Kami (semua pedagang) rugi. Siapa yang tanggung jawab kalau sudah begini,” ungkapnya sengit. (Rukman Nurhalim Mamora)
