Gubernur Banten Andra Soni mendorong perluasan akses keuangan inklusif guna memperkuat ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini harus didukung oleh program yang konkret, terukur, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Andra Soni saat membuka Rapat Pleno Penetapan Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Banten 2026 sekaligus Rapat Koordinasi Daerah TPAKD, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Gedung Negara, Kota Serang, Jumat (30/10/2026).
Menurutnya, akses terhadap tabungan, pembiayaan, asuransi, dan layanan keuangan lainnya merupakan faktor krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Akses tersebut membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
“Saya berharap rapat koordinasi ini tidak sekadar menjadi forum evaluasi, tetapi mampu menghasilkan program konkret, terukur, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Banten,” ungkap Gubernur Andra Soni.
Ia menegaskan, keberhasilan perluasan akses keuangan inklusif tidak cukup diukur dari bertambahnya jumlah rekening atau peningkatan penyaluran kredit. Hal terpenting adalah memastikan layanan tersebut memberikan manfaat nyata, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Setiap program akses keuangan harus memiliki sasaran penerima yang tepat, sektor prioritas yang jelas, pendampingan memadai, serta tolok ukur dampak yang terarah,” katanya.
Dia memaparkan besarnya potensi ekonomi Banten. Pada triwulan II-2026, ekonomi Banten tumbuh 5,49 persen. Selain itu, realisasi investasi pada 2025 mencapai Rp130,2 triliun, didukung oleh sekitar 1,17 juta UMKM yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
Potensi ini perlu ditopang oleh akses pembiayaan yang memadai, peningkatan kapasitas usaha, dan konektivitas pasar agar pertumbuhan ekonomi lebih merata.
Gubernur Andra Soni juga menginstruksikan agar hasil Rapat Koordinasi Nasional TPAKD pada 22 Oktober 2026 di Jakarta—yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto—segera ditindaklanjuti melalui program daerah yang selaras dengan karakteristik Banten.
“Kita harus menerjemahkannya menjadi program spesifik yang memiliki target, lokasi, penerima manfaat, sumber pembiayaan, penanggung jawab, serta jadwal pelaksanaan yang jelas,” imbuhnya.
Selain perluasan akses keuangan, stabilitas harga juga menjadi sorotan utama guna melindungi daya beli masyarakat. Tercatat, tingkat inflasi Banten pada September 2026 berada di angka 3,14 persen.
“Capaian ini patut disyukuri, tetapi TPID harus tetap waspada, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Jaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan terapkan komunikasi publik yang efektif,” jelasnya.
Andra Soni mengajak seluruh elemen TPAKD, TPID, dan TP2DD untuk memperkuat koordinasi melalui beberapa langkah strategis. Langkah itu meliputi penguatan struktur TPAKD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, penetapan target peningkatan inklusi keuangan bagi kelompok prioritas, serta penguatan kolaborasi dan sistem pelaporan ke Sekretariat Nasional.
“Saya juga mendorong para bupati dan wali kota untuk aktif melakukan pemantauan serta evaluasi langsung ke lapangan,” tegasnya.
Menutup arahannya, Gubernur Andra Soni berharap rapat pleno ini menghasilkan kesepakatan yang jelas terkait prioritas program, target capaian, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme evaluasi.
“Mari jadikan TPAKD, TPID, dan TP2DD bukan sekadar forum koordinasi, melainkan wadah kerja bersama yang mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat,” tutupnya. (Pengirim: Biro Adpim Pemprov Banten)
