Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita IKN mengaku sudah meminta tambahan anggaran untuk tahun 2025 senilai Rp8,1 triliun.
Permintaan tambah anggaran ini sudah diungkapkan ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
“Dari Rp48,4 triliun kami membutuhkan Rp14,4 triliun sudah ada di DIPA Rp6,3 triliun. Sehingga kami meminta tambahan anggaran Rp8,1 triliun,” kata Basuki.
“Tentunya, hal ini sudah kami usulkan ke Menkeu dan Mensesneg dan besok kami diberi waktu 2 hari untuk melengkapi dokumen sampai besok,” katanya melanjutkan.
Pernyataan itu dihembuskan Basuki Hadimuljono saat Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Rabu (12/2/2025).
“Jika sudah ada keputusan mudah – mudahan kami bisa melaporkam kembali, dan diizinkan untuk melaporkan lagi ke komisi II ini,” tandasnya.
Kata Basuki, kebutuhan anggaran ini untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara tahun 2025 – 2028 senilai Rp48,8 triliun.
Dimana, kata Kepala Otorita IKN, sebagian anggaran ini pun telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Ke depan, kami membutuhkan Rp14,4 triliun sebagian dari Rp48,8 triliun sudah disetujui oleh Bapak Presiden,” ungkapnya.
Tak lupa, Basuki juga menyampaikan bahwa pada 21 Januari 2025 lalu. Pihaknya telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai anggaran IKN.
Selain itu, persetujuan anggaran ini diumumkan oleh Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Kepresidenan saat itu.
“Pada tanggal 21 Januari lalu. Kami melaporkan hal ini kepada Presiden dan beliau sudah setuju, saya kira di medsos juga sudah banyak,” jelasnya.
Di sisi lain, Basuki Hadimuljono pun mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan akan menjadi IKN sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028 mendatang.
Atas dasar itu, kata Basuki, pembangunan IKN harus dikebut dan diselesaikan agar eksekutif, yudikatif, hingga legislatif sudah bisa beroperasi di sana.
Editor: Abdul Hadi
