Benarkah 2.500 Proposal Antre di Program Bang Andra Dari Pendukung Gubernur? Ini Penjelasannya
Sebanyak lebih 2.500 proposal perbaikan jalan yang diusulkan oleh desa, kabupaten dan kota di Banten kini mengantre untuk direalisasikan dalam program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau dikenal singkatan Bang Andra yang merupakan program unggulan dari Gubernur Banten, Andra Soni dan Wakilnya, Achmad Dimyati Natakusumah.
Bagaimana ribuan proposal itu bisa direalisasikan tapi “bersih” dari tudingan bahwa yang memperoleh Program Bang Andra adalah kroni atau pendukung Andra Soni – Achmad Dimyati Natakusumah saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten dan apa yang dikerjakan dalam Program Bang Andra bukan kewenangan provinsi.
BantenPodcast dalam chanel Youtube mengungkap hal tesebut dalam Podcast bertema “Mengulas Program Bangun Jalan Desa Sejahtera – 1 Tahun Andra Dimyati yang dikutip, MediaBanten.Com, Rabu (4/2/2026).
Podcast ini menghadirkan Arlan Marzan (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumaha Rakyat – DPUPR Provinsi Banten), Teguh Arismunandar (Akademisi Universitas Ageung Tirtayasa – Untirta) dan Aep Saepudin (jurnalis). Podcast ini dipandu host, Beni Hendriana.
Kepala DPUPR Provinsi Banten, Arlan Marzan menegaskan, untuk menepis tudingan yang beredar tersebut, pihaknya menjalankan petunjuk teknis (Juknis) yang diatur dalam Pergub No 17 tahun 2025 tentang konektivitas jalan dan pembangunan.
Dalam Juknis tersebut disebutkan, proposal perbaikan jalan untuk Program Bang Andra berasal dari kepala desa atau Bupati dan Walikota. Kemudian Pemprov Banten melalu DPUPR mengundang kabupaten dan kota
Soal tudingan bahwa yang mendapatkan program Bang Andra itu, sesungguhnya kita sudah membuat juknis bagaimana bisa mendapatkan program, supaya posisinya program tersebut tidak mengambil kewenangan kabupaten dan kota untuk membahas usulan tersebut.
Jika disetujui, maka DPUPR kabupaten dan kota membuat desain dan menandantanganani persetujuan untuk menerima hibah setelah jalan tersebut dibangun atau diperbaiki provinsi.
“Dengan Juknis seperti ini, maka posisi Program Bang Andra tidak dalam posisi mengambil kewenangan kabupaten dan kota yang sering ditudingkan,” katanya.
Dengan Pergub, batasan bahwa itu bukan kewenangan provinsi dan sebagainya, itu coba menembus batasan. Proposal dari desa, kedua bupati dan walikota. Nanti kita olah, kita undang PU kabupaten dan kota.
Untuk mendapatkan Program Bang Andra, ada skala prioritas yang diterapkan antara lain jalan yang diusulkan itu merupakan akses penting, bisa menggerakan perekonomian setempat, akses pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
“Kalau mau jujur, pada tahun 2025, sebanyak 70 persen program Bang Andra dialokasikan di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Padahal pemilih Bapak Andra Soni (Gubernur Banten – red) ada di Tangeran Raya. Justru tahun kemarin, Tangerang Raya hanya mendapatkan 30 persen,” kata Arlan Marzan.
Kepala DPUPR Banten mencontohkan, Jalan Badak Anom di Kabupaten Tangerang merupakan hasil penerapan prioritas program Bang Andra karena jalan itu rusak parah. Padahal ada potensi 500 hektar sawah, sepeda motor dan mobil tidak bisa melintas, anak-anak sekolah harus buka sepatu saat di jalan tersebut.
“Jalan rusak parah itu diusulkan langsung oleh Bupati Tangerang dan Provinsi Banten memperbaiki dan membangunnya dengan biaya Rp6 miliar pada tahun 2025,” kata Arlan Marzan.
Masuknya Jembatan
Arlan Marzan mengatakan, program Bang Andra pada tahun 2025 hanya bisa mengalokasi anggaran Rp84 miliar dari hasil pergeseran pos akibat adanya efisiensi yang diperintahkan pemeirntah pusat.
Capaian 2025, total anggaran Rp84 miliar untuk program Bang Andra, kurang lebh 71 Km, jalan terbangun ada 61 lokasi dan 1 jembatan yang perinciannya 30 jalan di Pandeglang, 17 jalan di Lebak atau 70 persen di wilayah selatan Banten. Sedangkan di Tangerang Raya hanya 2 lokasi.
Pada tahun 2026, alokasi anggaran murni untuk Program Bang Andra jauh lebih besar Rp164 miliar, namun targetnya hanya 46 Km. “Sebab dalam anggaran ini masuk perbaikan jembatan. Ya, bicara konektivitas jalan, tapi tidak membangun jembatan juga akan kesulitan bagi masyarakat,” katanya.
Jembatan akan dibangun 1 di Pandeglang dan Kabupaten Serang 2. Di Serang, jembatan yang diperbaiki adalah penghubung antara Serang dan Tangerang. Karena jembatannya sudah hancur.
Pada tahun 2026, Pemprov Banten mengusahakan agar semua jalan yang dibangun atau diperbaiki melalui Program Bang Andra akan menggunakan betonisasi, bukan hotmix. “Ini agar kebermanfaatanya lebih panjang dan kami berharap bisa dirawat oleh masyarakat dan pemerintah setempat,” kataya.
Menurut catatan DPUPR Provinsi Banten, ada 1.200 Km rusak berat. Konsepnya Provinsi Banten membantu kabupaten kota. Dari pusat juga ada Inpers jalan daerah. Di RPJMD ada target 50 Km per tahun. Tahun pertama, 71 Km. Tahun kedua, murni 46 dan belum di perubahan.
Kurang Wow
Teguh Arismunandar, Akademisi Untirta dan Aep Saepudin (jurnalis di Banten) lebih menyoroti bahwa Progam Bang Andra ini merupakan program yang tidak ada di tempat lain (di luar Banten).
“Banten ini unik. Di daerah lain, Gubernurnya yang dikenal karena populeritasnya. Tapi di Banten, programnya yang dikenalnya seperti Bang Andra daripada profil Andra Soni sebagai Gubernur Banren,” kata Teguh Aris Munandar.
Hanya kata Aep Saepudin (Jurnalis), program Bang Andra ini kurang wow atau kurang fantastis. “Kalau mau jangan tanggung-tanggung, jangan hanya Rp164 miliar. Ini program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat,” kata Aep Saepudin.
Kata Aep, kenapa tidak terlalu mendapatkan publikasi yang meluas, tidak sefantatis itu seprogram. Komunikasi publiknya terbukti belum mendapatkan respon yang memadai dari masyarakat.
Sedangkan Teguh Arismunandar, akademisi Untirta lebih menoroti sudah diterapkannya 4 indikator dalam Program Bang Andra, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan target atau sasaran.
Kebermanfaatannya bisa dilihat bahwa di selatan itu konektivitas itu menjadi persoalan, maka mau tidak mau semua harus menghubungkan kepentingan yang satu dengan yang lain, membangun harapan, sendi ekonomi dan lainnya.
“Perspektif politik, dilihat dari pemimpin (gub dan wagub), kedua adalah di lingkungan. Banten ini unik. Lebih dikenal programnya ketimbang populeritas figur Gubernur Banten,” katanya. (IN Rosyadi)
