Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Maruf Amin mengatakan, birokrasi, termasuk didalamnya aparatur sipil negara (ASN), memegang peran penting dalam upaya pemulihan ekonomi dan sosial yang secara intens dilakukan pemerintah dengan berbagai agenda pembangunan nasional dan daerah.
Karena itu, aparatur sipil negara (ASN) dituntut tidak hanya berkompetensi teknis, manajerial dan sosial kultur, tetapi juga berintegritas dan berjiwa Pancasila.
“Nilai-nilai luhur Pancasila harus terinternalisasi pada jiwa, pola pikir, dan perilaku kinerja seluruh ASN,” tegas Wapres RI, KH Maruf Amin.
Pernyataan Wapres itu dikemukakan dalam acara Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Aparatur Pemerintah, Pendopo Gubernur Provinsi Banten, Serang, Senin (14/11/2022), dikutip MediaBanten.Com dari web Wapres RI.
Menurut Wapres, selain sebagai pemersatu dan perekat bangsa, ASN juga memainkan peran penting dalam birokrasi, terutama dalam memberikan pelayanan publik yang bertanggung jawab.
“Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW pernah berdoa, “Ya Allah, barang siapa yang diberi tanggung jawab untuk menangani urusan umatku, lalu ia mempersulit mereka, maka persulitlah hidupnya. Dan barang siapa yang diberi tanggung jawab untuk mengurusi umatku, lalu ia memudahkan urusan mereka, maka mudahkanlah hidupnya,” kata Wapres.
Kata KH Maruf Amin, hadis yang dikutipnya menggambarkan makna penting birokrasi, khusus ASN untuk melaksanakan amanat dengan baik, tanggung jawab, terutama memberikan pelayanan dan memudahkan urusan masyarakat.
Dia mengingatkan, indikator kemajuan suatu negara bukan hanya pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga kualitas pemerintahannya.
Indikator ini ditetapkan Worldwide Governance Indicators (WGI) bahwa menilai kemajuan suatu negara, maka dapat dilihat dari 6 indikator, yaitu akuntabilitas publik, stabilitas politik dan kekerasan, efektivitas pemerintahan, kualitas regulasi, aturan hukum, dan tingkat korupsi.
WGI Indonesia yang berlandaskan 6 indikator pada tahun 2021 menguat dibandingkan capaian tahun 2016, kecuali indikator tingkat korupsi yang masih ada dan stabilitas politik yang mulai turun.
“Indonesia perlu konsisten mengakselerasi langkah strategis dalam menata, memperbaiki, dan meningkatkan berbagai dimensi dalam tata kelola pemerintahan,” pesan Wapres.
Perbaikan tata kelola pemerintahan, lanjut Wapres, bukan hanya di level pemerintahan pusat, melainkan juga di level pemerintahan daerah.
“Untuk itu, saya mendorong Pemerintah Provinsi Banten segera merumuskan langkah-langkah komprehensif dan terobosan dalam desain percepatan pembangunan wilayah Banten ke depan,” imbuhnya.
Dalam kesempatan ini, Wapres juga menekankan bahwa Pancasila dan agama tidak dapat dipertentangkan karena kedua hal tersebut bukanlah hal yang saling menegasikan.
“Seorang muslim yang baik, dia bisa menjadi pancasilais. Seorang muslim kaffah (menyeluruh), juga bisa menjadi pancasilais. Ini yang barangkali perlu ditegaskan. Bagi kita, orang Indonesia, harus [berideologi] Pancasila, tetapi kita sebagai muslim juga tetap sebagai muslim. Jadi tidak saling menegasikan,” tegas Wapres.
Wapres KH Maruf Amin didampingi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, dan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto.
Juga hadir Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wakil Presiden Masduki Baidlowi, dan Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah. (* / Editor: Iman NR)
