Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) untuk meningkatkan penggunaan sistem Informasi Daerah (SIPD).
Kendati di beberapa tempat masih terdapat tantangan seperti hambatan jaringan, namun penggunaan sistem tersebut didorong untuk dioptimalkan sebagai upaya mendukung digitalisasi.
“Tidak mungkin lagi di alam revolusi digital berbasis internet menggunakan cara manual, karena itu kita mendigitalisasinya, yang aplikasi sistemnya disebut dengan SIPD,” katanya.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Peningkatan Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Data di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (12/1).
Suhajar mengungkapkan bahwa SIPD memuat sejumlah informasi antara lain soal pembangunan daerah, keuangan daerah, dan informasi pemerintah lainnya.
Dalam konteks tersebut, saat ini pemerintah terus berupaya mengembangkan peran SIPD. Terlebih SIPD juga sudah bertransformasi menjadi aplikasi umum dengan nama SIPD RI.
Dengan peran tersebut, SIPD bukan hanya digunakan Kemendagri maupun Pemda, melainkan juga menjadi milik bersama yang dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga lainnya.
Dikatakan Suhajar, saat ini pemerintah tengah menyusun manajemen talenta. Instrumen ini diharapkan mampu mendongkrak kapasitas jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi lebih andal.
Lebih lanjut, Suhajar menyampaikan, saat ini sistem birokrasi telah bergeser menuju pelayanan baru.
Transformasi tersebut juga membuat birokrasi lebih ringkas senada dengan arahan Presiden Jokowi.
Hal itu berguna untuk mengoptimalkan pelayanan tersebut, digitalisasi menjadi hal yang tak terhindarkan.
Lebih lanjut, Suhajar mengungkapkan berdasarkan sejumlah penelitian, diketahui beberapa negara juga mengalami kemajuan pesat dibandingkan negara lainnya berkat sistem pelayanan berbasis IT.
Untuk itulah, Suhajar mendorong jajaran Pemda agar turut serta mengadopsi sistem digital. (Sumber: Kemendagri)
Editor: Abdul Hadi
