Gubernur Banten, Wahidin Halim dengan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menandatangani kesepakatan bersama tentang kerjasama pembangunan ekonomi daerah. Kesepakatanitu ditandatangan dalam acara Workshop Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Shangrila Hotel Surabaya, Jaw Timur, Selasa (21/11) malam.
Kepala Disperindag Provinsi Banten Babar Suharso yang ikut hadir pada acara ini mengatakan, kesepakatan kerjasama ini adalah untuk mensinergikan program-program percepatan pembangunan ekonomi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Banten melalui kegiatan kerjasama antar daerah. Tujuanya untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan serta meningkatkan kinerja perekonomian daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam MoU ini untuk melakukan kerjasama pembangunan daerah dengan ruang lingkup yang meliputi aspek perumusan kebijakan dan strategi serta peningkatan sektor perekonomian daerah,” kata Babar.
Dengan obyek kesepakatan bersama ini, kata Babar adalah kerjasama dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, meliputi industri, perdagangan dan investasi, pertanian, pertambangan dan Energi, kebudayaan dan pariwisata. “Disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing masing,” singkatnya.
Baca: Wagub Banten Minta Pengusaha Daftar BPJS Ketenagakerjaan
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo dalam sambutanya mengatakan bahwa APPSI adalah organisasi kerjasama dan hubungan kemitraan antar Pemerintah Provinsi dan sebagai penghubung antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik dan terbangunnya kerja sama antar provinsi, akan berimbas langsung kepada pemerintah pusat. Khususnya dalam mengambil kebijakan demi kesejahteraan rakyat.
“Workshop ini akan menjadi jawaban akan kebutuhan bangsa esok. Pertemuan kita ini kepentingan nasional,” tutur Syahrul.
Workshop APPSI merupakan salah satu program kerja APPSI. Kegiatan ini mengusung tema, “Optimalisasi Kerjasama Perdagangan Antar Daerah.”
Syahrul menambahkan, pemerintah daerah harus berinisiatif secara mandiri dalam memajukan negara. Olehnya itu ia berharap agar berbagai rekomendasi yang akan lahir dari workshop tersebut bisa menjadi solusi masalah negara. “Jangan ada yang pulang tanpa melakukan MoU (kerja sama),” jelasnya.
Selain Gubernur se Indonesia, hadir pula para asisten daerah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi untuk membahas peraturan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang SMA dan SMK Negeri Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan. (Rilis Pemprov Banten / Adityawarman)
