Gubernur Banten: Uang Negara Jangan Dikorupsi

Foto: Pemprov Banten

Gubernur Banten, Wahidin Halim mengingatkan agar uang negara jangan sampai dikorupsi atau penyimpangan. “Pergunakan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat,” kata Wahidin Halim, Gubernur Banten dalam rapat evaluasi kinerja pembangunan Banten tahun anggaran 2017 dan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2018 di Pendopo KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (20/12/2017).

Hadir juga pada kesempatan ini Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah, Kepala Kanwil Perbendaharaan Provinsi Banten Niken Pudiyastuti, Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Ranta Soeharta,  Walikota Tangerang Arief R Wismansyah, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Wakil Walikota Tangsel Benjamin Davnie, Wakil Walikota Serang Sulhi Choir, Plt Walikota Cilegon Edi Eriyadi, Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa, Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi, Bupati Pandeglang Irna Narulita, Forkompida Banten dan Kepala OPD dilingkungan Pemprov Banten.

Gubernur Banten, Wahidin Halim menyatakan keberhasilan atau kegagalan yang diraih oleh Provinsi, tidak lepas dari keberhasilan atau kegagalan kinerja kabupaten kota, dan hal ini juga tidak lepas dari peran satuan kerja instansi vertikal.

“Forum evaluasi pembangunan 2017 dan pembagian DIPA tahun anggaran 2018 ini mari kita maknai sebagai wahana untuk meningkatkan sinergisitas. Sinergisitas perencanaan kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan dan aparatur, serta pengembangan wilayah,” jelas Gubernur Wahidin.

Baca: Pemprov Alokasikan Rp220 M Untuk Revitalisasi Banten Lama

Gubernur mengatakan, trend pertumbuhan ekonomi di Banten sebetulnya menunjukan perkembangan lebih baik, yaitu  mencapai 5,62 persen. Ditambah ada berbagai program pemerintah baik dari pusat maupun dari daerah yang ada di Banten. Bahkan IPM Banten mencapai 70,96 pada tahun 2016 sehingga menjadikan banten sebagai daerah berkategori IPM tinggi. Pertumbuhan ekonomi Banten pada semester triwulan III tahun 2017 mencapai 5.62%, jauh di atas capaian nasional yang hanya 5.06%. Tingkat kemiskinan sebesar 5,45% lebih baik dari angka nasional yang mencapai 10,64%. Namun begitu, kata Wahidin, masih ada masalah kemiskinan, angka pengangguran terbuka di Banten yang  jauh di atas angka nasional pada 2017.

“Tantangan luar biasa adalah pengangguran terbuka jauh di atas angka nasional. Saya belum tahu kontribusinya dari mana, atau mungkin terjadi di beberapa kabupaten dan kota,” kata WH sapaan akrab Gubernur Wahidin.

Untuk mencapai target peningkatan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2018, kata Gubernur Wahidin,  Pemprov Banten  telah memiliki stimulus keuangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Ia menyebutkan,  belanja APBD 2018 Provinsi Banten akan mencapai Rp 11,3 trilyun, dana transfer pusat ke daerah akan mencapai Rp 15,9 trilyun, dan pagu APBN yang dikelola Rp 10,25 trilyun. belum ditambah kekuatan APBD dari masing-masing kabupaten/kota.

“Kita akan programkan pembangunan 100 kilometer lebih jalan provinsi. Membuat program pengobatan gratis hanya menggunakan KTP, dan pembangunan sekolah setingkat SMA/SMK,” ungkapnya.

Gubernur Wahidin mengapresiasi panitia yang telah menginisiasi evaluasi pembangunan kabupaten kota, hal ini dilakukan untuk menegaskan fungsi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sekaligus ajang saling berlomba dalam kebaikan serta saling belajar tentang strategi pembangunan antar kabupaten/kota. (Adityawarman)

Berita Terkait