Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Banten menggelar Lokakarya Tingkat Provinsi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Hotel Horison Ultima Ratu, Kota Serang, Rabu (7/11/2018).
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Ino S Rawita yang membuka acara lokakarya mengatakan, untuk mengurangi kawasan kumuh di Provinsi Banten perlu dilakukan koordinasi antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota agar adanya persamaan persepsi untuk mencerminkan satu peta,satu data dan satu perencanaan.
Program Kotaku (kota tanpa kumuh) merupakan program yang dilaksanakan secara nasional untuk membangun sistim yang terpadu untuk penanganan pemukiman kumuh yang dilakukan secara bertahap melalui pengembangan kapasitas daerah dan partisipasi masyarakat,ujar Sekda.
Pj Sekda menyampiakan bahwa Lokakarya ini dianggap penting untuk membicarakan ,apa yang harus dilakukan dalam rangka menurangi kawasan kumuh yang ada di Banten,mudah-mudahan tahun 2022 Banten sudah terhindar dari kawasan kumuh baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Baca: Kepala BPS Akui Tingkat Pengangguran di Banten Lebih Tinggi Dari Nasional
Provinsi Banten ingin meyakinkan agar program Kotaku ini bisa sukses,ini harus berhasil,keberhasilan ini tidak bisa dilakukan hanya oleh Dinas Perkim atau oleh Dirjen cipta karya tetapi harus dikerjakan bersama-sama terpadu,”dengan lokakarya ini diharapkan ada masukan dari berbagai unsur diantaranya yaitu perguruan tinggi,unsur pemda Kabupaten/Kota,BUMN dan BUMD.
Banten akan menjadi Provinsi yang besar dengan dibukanya wilayah Kota maja di Lebak dan dibukanya tol Serang-Panimbang,ini akan menumbuhkan kota yang ada di Banten. “Mari kita membangun bersama-sama untuk kemajuan Banten,dengan lokakarya ini kita akan membahas tentang pengurangan kawasan kumuh di Banten, kita mengharapkan banten memiliki 0 hektar kawasan kumuhnya,” kataPj Sekda.
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tians Utami mengatakan, Lokakarya ini di Hadiri Bappeda Provinsi,Kabupaten/Kota ,Dinas Perkim maupun Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan dan Pokjak PKP Provinsi Banten,BUMN dan Akademisi.
Tias menambahkan bahwa tujuan di adakannya lokakarya ini untuk menyatukan pandangan agar semua pelaku pembangunan memiliki kapasitas dan pandangan yang sama dalam melakukan perencanaan,pelaksanaan,monitoring dan evaluasi tentang penutasan target pembangunan secara terukur,sehingga melalui lokakarya ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pengetasan kawasan kumuh di Provinsi Banten. (Subag Peliputan dan Dokumentasi Biro ARTP Pemprov Banten)
