Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk memaksimalkan informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai peringatan dini dan mitigasi bencana.
Hal itu dikatakan saat Presiden Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (06/12/2022).
Dikatakan Presiden Jokowi, yang pertama, antisipasi bencana, cuaca ekstrem, dan yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas.
“Agar kita semuanya memberikan perhatian, memaksimalkan informasi cuaca dari BMKG sebagai peringatan dini dan juga mitigasi bencana di seluruh daerah yang miliki potensi bencana harus diperhatikan,” ucapnya.
Hal tersebut berkaitan dengan beberapa kejadian bencana alam, misalnya gempa bumi di Cianjur dan erupsi Gunung Semeru.
Presiden juga ingin memastikan bahwa negara betul – betul hadir dalam penyaluran bantuan dan rekonstruksi bangunan terdampak.
Lebih lanjut, hal kedua yang disampaikan Jokowi adalah mengenai kondisi perekonomian tahun 2023.
Kepala Negara kembali mengingatkan jajarannya harus tetap hati – hati dan waspada terhadap krisis keuangan, kemungkinan ekspor yang menurun hingga krisis pangan.
“Hati – hati mengenai ini, nanti bisa larinya pada masalah sosial dan politik. Sehingga utamanya yang berkaitan dengan beras betul – betul hitungannya itu,” ucapnya, dikutip dari Setkab.go.id, Rabu (07/12/2022).
“Jangan sampai perhitungan kita keliru, sehingga kita tidak menyiapkan cadangan dan pada suatu titik cadangan kita habis,” tambahnya.
Kepala Negara juga mengatakan, di tengah situasi dunia yang masih tidak baik – baik saja ini, maka kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak harus di kalkulasi.
“Kuncinya, kolaborasi antara kementerian dan lembaga, dan jangan terjebak pada ego sektoral, melakukan konsolidasi data, konsolidasi policy, dan juga konsolidasi dari pelaksanaan atau implementasi,” kata Jokowi.
Hal yang ketiga yang disampaikan Presiden berkaitan dengan strategi besar di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergejolak.
Dia juga mengingatkan kembali yang berkaitan dengan konsumsi, peningkatan konsumsi, terutama yang berkaitan dengan belanja – belanja dari pemerintah, APBN, BUMN harus diikuti.
Lebih lanjut, kata Jokowi, hal tersebut bisa dikontrol agar bisa menaikkan konsumsi masyarakat.
Sehingga yang namanya pembelian produk – produk dalam negeri itu wajib, tidak bisa ditawar kembali.
Oleh karena itu, Jokowi meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah segera memulai belanja modal dan belanja sosialnya.
Berkaitan dengan inflasi, Kepala Negara sudah menginstruksikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk terus menyampaikan kepada kepala daerah dalam pengendalian insflasi di wilayahnya.
(*/Editor: Abdul Hadi)
