Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bertekead mempercepat pemenuhan dokter gigi dan dokter spesialis guna memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia.
Hal ini disampaikan Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono saat membuka Acara Mukmar, Seminar and Workshop Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI).
“Seperti yang kita tahu, banyak fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kekurangan tenaga kesehatan, dibutuhkan waktu sekitar 7-36 tahun untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis di jejaring layanan rujukan,” kata Wamankes, Senin (5/12/2022).
Mengutip dari berbagai sumber, Rabu (07/12), Dante Saksono juga menjelaskan, upaya akselerasi dilakukan dengan menambah kouta dan jumlah prodi di fakultas kedokteran serta melakukan program pengampuan RS Pendidikan terhadap RS lainnya.
Skema itu disebut juga dengan Academic Based Health System (AHS). Rumah Sakit didorong agar tidak hanya berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga dalam bidang pendidikan dan penelitian.
“Nantinya akan kita bentuk sistem RS online untuk meningkatkan sistem integrasi dan interoperabilitas antar rumah sakit, sehingga RS Pendidikan yang sudah ada bisa mengampu RS lainnya,” kata Wamankes.
Di Indonesia senidir, program AHS telah dilaksanakan sejak tahun 2010 oleh Universitas Indonesia.
Saat itu, fakultas kedokteran UI diintegrasikan dengan RSUPN Cipto Mangunkusumo untuk memberikan layanan kesehatan.
Hal itu juga untuk meningkatkan produksi tenaga kesehatan yang berkualitas dan bermutu.
Sejak saat itu, program AHS terus diperluas, mencakup enam fakultas kedokteran diantaranya Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Indonesia (UI).
Kemudian, Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Airlangga (UNAIR), dan Universitas Hasanuddin (UNHAS).
Keenam fakultas kedokteran tersebut, akan melakukan pengampuan di enam wilayah.
Hasilnya, jumlah RS pendidikan meningkat hingga 210 RS di seluruh Indonesia, terdiri 82 unit RSP Utama, 13 RSGM, 28 RS Afiliasi, dan 87 RS Satelit.
Jumlah tersebut, kata Wamenkes tengah diupayakan untuk ditingkatkan. Sebab, masih ada sekitar 210 RS yang berpotensi untuk dijadikan RS Pendidikan.
Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa totalnya akan ada 420 RS Pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Guna mewujudkan target tersebut, Kemenkes juga meminta agar ARSPI aktif melakukan pendampingan dan memberikan bimbingan kepada 210 RS yang belum ditetapkan menjadi RS Pendidikan.
(*/Editor: Abdul Hadi)
