Akhmad Jajuli, Kabid Hubungan Antara Lembaga Komite Olahraga Rekresi Masyarakat (Kormi) Banten menyesalkan kasus siswa berprestasi atau peraih medali di Popda X Banten tidak dterima di SMA Negeri.
“PJ Gubernur Banten harus mengevaluasi Kepala Sekolah (Kepsek) yang sekolahnya menolak siswa berprestasi dalam bidang olahraga dan juga atlet peraih medali pada ajang Popda X Banten,” ungkapnya.
Kisruh penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat Provinsi Banten tahun 2022, dengan maraknya penolakan terhadap Atlet Peraih Medali pada ajang Pekan Olahraga Daerah (Popda) X Banten pada wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
Popda X Banten merupakan event resmi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang dibuka dan ditutup oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar dengan Kota Tangerang Selatan sebagai juara umum.
Keberadaan Olahraga Prestasi dan Rekreasi Masyarakat Indonesia telah termaktub dalam UU No. 11 Tahun 2022 (sebelumnya UU No. 3 Tahun 2005) Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Provinsi Banten saat ini diketuai oleh Nuraeni yang merupakan Mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten periode 2014 – 2019 dan saat ini menjabat sebagai Anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Banten 2.
“Penolakan siswa berprestasi dalam bidang olahraga merupakan preseden buruk. Ini citra buruk bagi Pemprov Banten. Seolah – olah olahraga tidak penting bagi Pemprov Banten,” ujarnya.
Katanya, olahraga itu jelas amanah Undang – Undang, bahkan UU juga berdiri sendiri. Ada kementerian dan dinasnya hingga kabupaten/kota. “Jika begini, artinya Pemprov Banten tidak peduli terhadap olahraga. Lalu buat apa ada dinas olahraga?,” katanya.
Akhmad Jajuli khawatir apabila Prestasi para Atlet tidak diapresiasi dengan semestinya maka kita khawatir minat para pelajar SLTP untuk menekuni Olahraga akan menurun atau melemah. Dan tentu ini akan menjadi masalah besar bagi prestasi Olahraga Pelajar di Provinsi Banten.
Dia menjelaskan dalam Perda Provinsi Banten No. 8 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan pada pasal 7 ayat (3) huruf c. memberikan jaminan kesejahteraan atlit, mantan atlit dan pelatih berprestasi.
Kemudian pada pasal 24 ayat (4) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
Menurutnya wujud penghargaan Pemprov Banten bagi atlet berprestasi dalam bidang olahraga ya salah satunya dengan diterima para atlet itu dengan bersekolah di SMA Negeri yang merupakan kewenangan Pemprov Banten, ungkapnya. (Ucu Nur Arif Jauhar / Editor: Iman NR)
- Siapa Sebenarnya Prabu Siliwangi ? - 14/04/2024
- Projo Berangkatkan 5.000 Pemudik Gratis ke Jateng dan Jatim - 05/04/2024
- Projo Gelar Penilaian Kenetralan Pj Kepala Daerah di Banten, Kenapa? - 19/02/2024
