Menghidupkan esensi demokrasi adalah peta persoalan utama proses berdemokrasi saat ini. Perjalanan panjang transisi demokrasi pada rel prosedural sudah saatnya mengangkat substansi demokrasi. Jika tidak maka bias demokrasi akan terjadi.
OLEH: ANDIKA HAZRUMY *)
Pemilu hanya akan dipahami sebagai bentuk pemungutan suara sebagai implementasi kedaulatan rakyat. Partai politik hanya akan dipahami sebagai instrument organisasi yang diamanati mengusung orang-orang yang akan menjadi pejabat publik.
Secara umum demokrasi hanya akan dipahami sebagai bentuk kebebasan bersuara, berpendapat dan berekspresi. Kesemua pemahaman tersebut akan berujung pada aspek teknis demokrasi.
Pada aspek substansial, Pemilu bukan saja dipahami sebagai pemberian suara secara one man one vote. Pemilu juga mesti dipahami sebagai sarana membangun kesadaran pemilih bahwa ada tanggungjawab ketika memilih.
Tanggungjawab terhadap apa yang dipilih dengan rujukan moral atau etika yang menyertainya. Dengan begitu esensi demokrasi pada pemilu terletak pada pilihan moralitas calon bukan sekedar popularitas maupun elektabilitas.
Keberadaan partai politik secara substansial dalam iklim demokrasi semestinya berada pada lingkup pendidikan politik.
Pendidikan perilaku yang mendorong kecerdasan moralitas segenap kader partai dan masyarakat pengusungnya untuk selalu mengedepankan pembelajaran mana yang benar dan mana yang salah.
Pembelajaran terhadap mana yang memberi manfaat pada masyarakat dan mana yang menjadi pilihan pribadi atau kelompok yang harus dihindari ketika berlawanan dengan kepentingan publik. Partai harus selalu berdiri pada sistem kaderisasi orang-orang baik. Partai secara metodologis harus berdiri pada kepentingan bangsa.
Kebebasan berekspresi, bersuara dan berpendapat pada tingkat yang substansial adalah kebebasan yang terjaga oleh kaidah akademis dan kaidah moral.
Sehingga kebebasan tidak berpihak kepada kebebasan semata tetapi kebebasan yang berpihak pada kemampuan membangun kemaslahatan secara bertanggungjawab.
Pada lingkup ini maka pendidikan bagi masyarakat adalah wajib hukumnya untuk dipenuhi oleh negara. Agar kecerdasan intelektual dan moral masyarakat dapat terjaga. Bukan sekedar asal berbeda.
Memahami esensi demokrasi pada Pemilu tahun 2024 mendatang, khususnya pemilihan kepala daerah di Banten adalah memahami esensi peruntukan kekuasaan untuk kebaikan masyarakat. Suatu kebaikan yang mesti menjadi tanggungjawab bersama dalam upaya pencapiannya dan pelestariannya pada aspek keberlanjutannya.
Oleh karena itu kontestasi hanya sebuah rujukan terhadap kepemimpinan orkestra pembangunan. Perbedaan pilihan karenanya bukan perbedaan keyakinan tetapi pilihan metode dalam kerangka mendekatkan tujuan yang paling dianggap rasional dan bermoral untuk memimpin.
Sebuah pesta dalam demokrasi karenanya tidak boleh menyimpan perbedaan apalagi dendam. Karena kontestasi adalah parade menampilkan kesiapan untuk menata masa depan. Siapapun yang terlibat tidak boleh merasa ditinggalkan, apalagi merasa dirugikan. (**)
*) ANDIKA HAZRUMY adalah akademisi sekaligus politisi muda yang pernah menjadi Wakil Gubernur Banten. Dan saat ini tengah bersiap kembali mengikuti kontestasi pada Pemilu 2024.
