Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) tengah melakukan proses penjaringan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel.
Sebelumnya, jabatan Sekda ditinggalkan Muhamad, karena mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Saat ini proses penjaringan masuk tahap asassement setelah sebelumnya para peserta lolos seleksi administrasi.
“Open bidding Sekda saat ini tahap dua yakni asassement. Sebelumnya seleksi administrasi,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Tangsel, Apendi ditemui di kantor pusat pemerintahan Tangsel, Jalan Raya Maruga, Ciputat, Senin (16/11/2020).
Dikatakannya saat ini jabatan sekda diisi oleh seorang Plt (pelaksana tugas) yang saat ini dijabat Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bambang Noer Tjahjo.
Baca:
“Yang mengikuti seleksi open bidding ada 6 pejabat setara kepala dinas, yakni Chaerul Saleh (Sekretaris DPRD), Bambang Noer Tjahjo (Kadis DPMPTSP) Wahyunoto (Kadis Sosial), Chaerudin (BPBD), Toto Sudarto (Dinas Lingkungan Hidup), Entong Wiwi (Dispora). Semua sudah memenuhi syarat, golongan terendah IV B dan usia yang terpenuhi,” beber Apendi.
Selanjutnya, setelah proses asassement ke enam para peserta open bidding, akan mengikuti pemeriksaan kesehatan.
“Kemudian tinggal tes kesehatan, rekam jejak (track record) berjalan, makalah dan awancara. Dari semua tahapan itu, kemudian pansel memutuskan 3 besar untuk disodorkan ke wali kota,” jelas dia.
Meski saat ini Kota Tangsel tengah dalam tahapan pilkada, Apendi menyatakan bahwa open bidding jabatan sekda tersebut, telah mendapat izin Kementerian Dalam Negeri.
“Kita sudah dapat izin kemendagri untuk open bidding ini. Karena memang dalam Undang-undang Pilkada dilarang melakukan rotasi, promosi pejabat. Tapi ini mendesak, dan kita sudah dapat izin kemendagri,” terang Apendi.
Dia juga menjamin, proses seleksi Sekda Tangsel, kali ini berjalan profesional, akuntabel dan independen. Karena tim panitia seleksi (Pansel) merupakan orang-orang berkompeten dan independen.
“Semua independen (Pansel) ada dari akademisi, para ahli diantaranya, mantan Wakil Gubernur Banten, Masduki, Saiful Bachri, Rektor UMJ, Agus mantan Sekretaris Menteri, dan Kepala BKD Provinsi Banten, Komarudin. Semua sudah memenuhi syarat dan independen,” pungkasnya. (Rivai Ikhfa)
