Pemerintah Provinsi Banten mendaftarkan 500.000 warga setempat menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS).
“Harapannya seluruh peserta dapat dilayani dengan maksimal. Dengan adanya dukungan dari seluruh pihak, mudah-mudahan dapat menghadirkan inovasi baru, sehingga bisa memberikan kemudahan bagi peserta saat mengakses layanan JKN-KIS,” kata Gubernur Banten, Wahidin Halim.
Wahidin mengatakan upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Banten untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat di wilayah provinsi itu.
Penambahan tersebut dibuktikan dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Provinsi Banten tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program JKN-KIS, Kamis, 25 November 2021.
Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim dan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung Lisa Nurena.
Wahidin mengapresiasi kerja sama yang dibangun dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan perlindungan di bidang kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Banten. Ia menyadari bahwa dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS penuh dinamika.
Untuk itu, ia berharap agar seluruh pihak bersama-sama senantiasa terus berinovasi demi memudahkan peserta dalam mengakses layanan JKN – KIS.
Ruang lingkup dalam sinergi BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Provinsi Banten, yaitu Penguatan Komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam pelaksanaan Program JKN-KIS, Optimalisasi Penyelenggaraan Program JKN-KIS dan Sosialisasi bersama yang dilakukan kepada masyarakat Provinsi Banten.
Sementara itu, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Lily Kresnowati menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan Pemerintah Provinsi Banten terhadap penyelenggaraan Program JKN-KIS.
Menurutnya, sinergi yang dibangun ini menjadi komitmen dan dukungan Pemerintah Provinsi Banten dalam implementasi Program JKN-KIS. “Pelaksanaan nota kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang disiapkan dan disepakati bersama Kantor Cabang BPJS Kesehatan yang tersebar di wilayah Banten,” ujarnya.
Untuk tahun 2022, kata Lily, Pemerintah Provinsi Banten akan memberikan bantuan iuran JKN-KIS kepada 500.000 warga Banten yang dibiayai melalui APBD. “Sekali lagi, kami sangat mengapresiasi bagaimana Pemerintah Provinsi Banten memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi warganya,” katanya.
Dalam upaya menghadirkan kemudahan bagi peserta untuk mengakses layanan kepesertaan JKN-KIS di wilayah Banten, kata Lily, BPJS Kesehatan telah menugaskan tiga kantor cabang, yaitu Kantor Cabang Tangerang, Kantor Cabang Tigaraksa, dan Kantor Cabang Serang.
Selain itu, untuk memperluas cakupan pelayanan peserta, BPJS Kesehatan juga membentuk beberapa kantor kota dan kabupaten, yaitu Kantor Kota Tangerang Selatan, Kantor Kabupaten Serang, Kantor Kabupaten Pandeglang, dan Kantor Kabupaten Lebak. (Adv-Biro Adpim)
