Pemprov Banten diminta untuk fokus mengejar ketertinggalan dalam pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setelah polemik jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Banten.
Polemik itu dianggap selesai dengan kembalinya Al Muktabar menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Banten karena masih pemegang SK Presiden RI.
“Saat ini yang diperlukan adalah harmonisasi antara penyelenggara pemerintahan daerah. Ini diperlukan untuk mengejar targer pencapaiaan RPJMD,” kata Yhanu Setyawan, Pengamat Hukum Tata Negara yang juga Dosen Universitas Lampung (Unila), Senin (7/3/2022)
Dari perspektif positif, polemik jabatan Sekda Banten merupakan ujian untuk kedewasaan para pemimpin birokrat. Dan, Pemprov Banten dinilai telah melalui ujian tersebut.
“Mereka mendapat apresiasi dari masyarakat atas permintaan masing-masing pihak yang berkonflik untuk saling meminta maaf dan berkomitmen untuk sama-sama membangun Banten,” katanya.
Yhanu Setyawan membenarkan terdapat kesan kuat adanya disharmonisasi atas polemik tersebut. Peristiwa tersebut sepatutnya menjadi pelajaran berharga.
“Kami meminta semua pihak kembali bekerja sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan-undangan,” ujarnya.
Rangga Galura Gumelar, Pengamat Komunikasi Media yang juga Dosen FISIP Untira mengatakan, Pemprov Banten perlu memperhatikan aspek komunikasi organisi dan interpersonal dalam menjalankan pemerintahan, komunikasi organisasi yang saling membangun, menguatkan dan menegaskan visi pelayanan kepada masyarakat.
Sedangkan pada sisi komunikasi interpersonal agar tidak saling memelintir informasi sehingga tidak mengundang intrepretasi yang berlebihan, bahkan menimbulkan kecurigaan yang berujung saling menjatuhkan.
Menurut Rangga, saat ini para pejabat di Pemprov, terutama kepala daerah, sekda dan eselon dua agar menyaring informasi dan tidak melempar informasi kepada masyarakat dalam sebuah pendekatan yang dapat menyudutkan pemerintah secara kelembagaan dan secara personal.
Jangan terjebak pada diksi dan narasi yang di dalamnya memiliki kepentingan pribadi ataupun golongan.
Dalam konteks ini sudah saatnya media berperan sebagai implementasi kekuatan kedaulatan rakyat turut membangun dan memberikan informasi positif yang dapat menguatkan peran dan fungsi pemerintahan.
“Kegaduhan-kegaduhan yang selama ini terjadi, hendaknya tidak terulang kembali,” kata Rangga. (Editor: Iman NR)
