Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta kepada jajarannya agar birokrasi Indonesia lebih lincah dalam melayani serta berdampak bagi masyarakat.
“Bagaimana birokrasi ini lebih berdampak, yang kedua birokrasi ini bukan tumpukan kertas, dan yang ketiga, harapan Bapak Presiden agar birokrasi kita lincah,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) usai mengikuti Sidang Kabinet Parpurna (SKP) yang dipimpin Presiden Jokowi, Kamis (2/3).
Dikutip dari Setkab, Jumat (3/3/2023), untuk wujudkan birokrasi yang lincah, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan perlu pembenahan birokrasi secara internal dahulu, salah satunya di sektor kepegawaian.
“Sekarang sudah dari sebelas proses kita pangkas menjadi bisnis prosesnya cukup tiga saja,” tuturnya.
“Sehingga ASN untuk mengurus kenaikan pangkat, mutasi, sekarang sudah jauh lebih mudah. Yang kedua, dulu jabatan klasifikasi ada 3.414, saat ini tinggal tiga saja, sehingga birokrasi ini jauh lebih lincah,” lanjutnya.
Kemudian soal reformasi yang berdampak, ungkap Anas, pihaknya pun tengah mendorong kerja – kerja birokrasi secara kolaboratif agar miliki dampak ke masyarakat.
Oleh sebab itu, Kementerian PANRB akan mempertajam pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi RB tematik yang berfokus pada penanganan penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, pengendalian inflasi, digitalisasi, dan belanja produk dalam negeri.
“Jadi, daerah yang belanja katalog lokalnya tinggi lewat e- katalog lokal, nilai RB-nya pasti naik, akan lebih bagus. Begitu juga terkait pengendalian inflasi,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PANRB pun mengaku pihaknya telah melakukan penyederhanaan parameter penilaian RB dari 256 komponen menjadi 26 komponen.
“Yang paling penting adalah siapa mengerjakan apa, harus jelas. Oleh karena itu, parameter indikatornya juga sudah kita siapkan dengan baik, termasuk dulu kalau RB itu nilainya ada banyak banget komponennya, ada 259, sekarang langsung 26 dampak yang diukur,” tandasnya.
Editor: Abdul Hadi
