Retribusi Banten Jeblok, Ade Usul Buat Aplikasi Retribusi

Ade Hidayat, Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten meminta Pemprov Banten membuat aplikasi yang mengelola dan melayani retribusi.

Sebab pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov Banten di luar pajak kendaraan bermotor dinilai masih jeblok alias rendah. Pajak kendaraan bermotor justru mendominasi PAD Banten, yaitu lebih 70% PAD Banten.

Artinya, jika pajak kendaraan dihilangkan, maka diyakini Pemprov Banten akan colapse alias bangkrut. Sebab pendapatan di luar pajak kendaraan tak akan mampu membiaya seluruh kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dengan aplikasi itu diharapkan pendapatan di luar pajak kendaraan bermotor lebih terkontrol dan bisa dioptimalkan.

Paling Lemah

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten Ade Hidayat, di Gedung DPRD Provinsi Banten, Selasa (17/12/2019).

Lanjutnya, sumbangan retribusi terhadap PAD Banten baik dari sektor pelayanan kesehatan dan lain-lain masih terhitung masih belum signifikan.

“Pendapatan retribusi memang menjadi sektor pendapatan yang terlemah,” katanya.

Sebagai solusi, ia mendorong moderanisasi dilakukan dengan cara mengemas pelayanan berkaitan retribusi dalam satu aplikasi. Cotohnya aplikasi pesanan hotel milik perusahaan swasta yang sudah berkembang. Aplikasi tersebut menyediakan layanan kepada masyarakat untuk mencari dan memesan hotel. Kemudian pembayarannya dilakukan secara transfer.

Ia memandang, Pemprov dapat membuat aplikasi serupa untuk mengintergrasikan aset yang bisa menambah pendapatan sektor retribusi. Kemudian aset tersebut ditampilkan disertai rincian tarif masing-masing. Misalnya pada jasa reklame milik pemprov di jalan provinsi. Aplikasi menampilkan reklame mana yang belum dan sudah disewa.

Kemudian, masyarakat yang akan menggunkan rekalme tinggal klik dan melakukan pemabayaran. Setelah itu masyarakat bersangkutan diberikan voucher sebagai bukti pembayaran.

“Nantinya voucher menjadi bukti saat akan menggunakan reklame milik pemprov,” ujarnya.

Ade menilai, pola yang sama dapat dilakukan pada sektor lain, misalnya untuk layanan RSUD milik Pemprov, sewa alat berat di Dinas PUPR dan lain-lain. Menurutnya selain lebih efisien, penyediaan layanan tersebut membuat pelayanan tak dilakukan secara langsung sehingga mengantisipasi adanya kebocoran pendapatan dari sektor retribusi.

“Tinggal bagaimana gubernur mau atau enggak memperbaiki pendapatan dari sektor retribusi, gampang sebenarnya tinggal komitmen dan perbaiki bareng sistemnya,” katanya. (Sofi Mahalali)

Sofi Mahalali

Berita Terkait