Ribuan buruh dari sejumlah perusahaan di bawah PT Krakatau Steel (KS) berdemo di depan gedung teknologi PT KS pada Selasa (2/7/2019). Demo itu untuk menolak rencana restrukturisasi dan PHK sepihak yang akan dilakukan PT Krakatau Steel.
Demo buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Baja Cilegon (FSBC) tersebut dimulai dari kawasan PT Krakatau Steel tepatnya di depan gedung teknologi PT Krakatau Steel di Cilegon. Setelah melakukan orasi di depan PT KS, para buruh bergerak ke depan Kantor Pemkot Cilegon Jalan Jenderal Sudirman, Kota Cilegon.
“Kami khawatir terjadi PHK sepihak. Bagaimana nasib kami dan masa depan keluarga kami. Ini yang perlu dipikirkan oleh perusahaan,” kata Ipin Saripudin, buruh yang mengikuti aksi tersebut.
Selain menuntut PT KS agar tidak melakukan restukturisari dan PHK sepihak, buruh juga meminta Pemprov Banten dan Pemkot Cilegon segera menyikapi persoalan tersebut. Pemerintah diminta mencarikan jalan keluar sebelum terjadi PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan.
PHK Sepihak
Muhari Machdum, Koordinator Lapangan Demo mengatakan, aksi yang dilakukan bertujuan agar kebijakan restrukturisasi dan PHK sepihak tidak dilakukan PT KS. Jika kebijakan tersebut dilaksananakan, akan berdampak terhadap ribuan buruh yang terancam PHK.
“Saya minta rencana ini dibatalkan karena kenyataannya mulai tanggal 1 Juni 2019 sudah ada sekitar 529 karyawan outsourcing yang dirumahkan dari total 2.600 karyawan,” kata Muhari.
Ia mengaku sudah bekerja sekitar 20 tahun sebagai pekerja outsourcing PT Krakatau Steel meskipun sebelumnya ia pernah juga menjadi karyawan organik di PT Krakatau Steel.
Baca:
- Satgas Saber Pungli Tangkap Dua Calo Tenaga Kerja di Serang Timur
- Ombudsman: Disnakertrans Banten Abaikan Pengaduan Soal Tenaga Kerja
- FMB9 Gelar Diskusi di Banten: Membangun Indonesia Dengan Tenaga Kerja Berkualitas
“Intinya kami menolak dirumahkan, apalagi di-PHK sepihak. Kami dari serikat tidak pernah diajak bicara membahas persoalan ini,” kata Muhari yang juga Wakil Ketua Umum Serikat Buruh Krakatau Steel (SBKS).
Outsourching
Ia menjelaskan, sejak 1 Juni 2019 atau menjelang Lebaran sudah banyak karyawan outsourcing yang dirumahkan. Alasannya tidak jelas dan kebijakan tersebut dilakukan sepihak oleh perusahaan. Bahkan, nasib dari 2.600 karyawan outsourcing PT Krakatau Steel juga sampai saat ini belum jelas karena menunggu keputusan setelah Agustus 2019.
Produsen baja pelat merah, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk menempuh upaya restrukturisasi bisnis agar perseroan kembali sehat dan memiliki daya saing. Restrukturisasi yang ditempuh itu meliputi restrukturisasi utang, restrukturisasi bisnis, dan restrukturisasi organisasi.
Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim mengatakan, restrukturisasi itu bertujuan agar Krakatau Steel lebih efisien dan kompetitif di tengah persaingan industri baja global yang sangat kompetitif.
Sejumlah langkah yang dilakukan lewat penjualan aset-aset non core, perampingan organisasi, mencari mitra bisnis strategis, spin-off, serta pelepasan unit kerja yang semula hanya melayani induk perusahaan, menjadi bagian dari pengembangan bisnis anak perusahaan.
Menyelamatkan KS
“Saya mengajak seluruh anak usaha KS untuk bersama-sama menyelamatkan bisnis baja KS karena untuk menyelesaikan permasalahan tersebut perlu mengedepankan semangat gotong-royong dan kebersamaan semua pihak,” kata Silmy dalam keterangan resmi, Selasa (2/7/2019).
Menurut Silmy, khusus dalam hal perampingan organisasi, pihaknya melibatkan anak-anak usaha KS Group. Strategi tersebut akan membuat unit-unit kerja di internal Krakatau Steel akan lebih optimal sehingga mampu menjalankan bisnis secara efisien dan lebih produktif.
Sementara anak perusahaan yang mendapat tambahan karyawan dari KS akan dapat mengembangkan bisnisnya untuk mendapatkan pasar dan pendapatan baru dari luar KS Group.
Silmy menyadari terkait program restrukturisasi dan transformasi perusahaan tersebut tidak akan menyenangkan semua pihak. Akan tetapi, manajemen menjamin program itu akan dilakukan sesuai dengan aturan perundangan.
“Jadi tidak benar ada PHK massal kepada karyawan Krakatau Steel. Restrukturisasi organisasi tidak selalu identik dengan Pemutusan Hubungan Kerja, ada banyak cara dalam perampingan struktur organisasi,” tuturnya.
Manajemen, kata Silmy, terus mengupayakan komunikasi yang harmonis dengan para pemangku kepentingan terkait. Khususnya, kata ia, para serikat dan karyawan, pemerintah baik pusat maupun daerah, Kementerian BUMN, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam menjalankan program restrukturisasi tersebut.
Silmy pun menambahkan, upaya itu perlu dilakukan guna perseroan sebagai produsen baja nasional yang memiliki aspek strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.
KS, kata Silmy, menjadi tulang punggung industri dan pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan di Indonesia. Selain itu diharapkan dengan program ini, Krakatau Steel bakal lebih lincah dalam pengembangan bisnis dan pasarnya di masa mendatang. (Antara / IN Rosyadi)
