Diduga Bayar Tunda Guru Fiktif Rp11,9 Miliar, Kejari Pandeglang Tahan 4 Mantan Pejabat Dindikbud

Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi dana tunjangan daerah (Tunda) yang merugikan negara Rp11,9 miliar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) tahun 2011-2015. Keempat tersangka itu ditahan di Rutan Kelas IIB Pandeglang. Keempat tersangka itu yakni AA (Kepala Dindiskbud Pandeglang 2012-203), NH (Sekdis Dindikbud 2012-2016), RY (Bendahara Pembantu Dindikbud 2012-2013) dan IN (staf Dindikdikbud 2012-2014). Kepala Kejari Pandeglang, Nina Kartini mengungkapkan, penahanan terhadap empat tersangka itu sudah dilakukan sejak Selasa (10/4/2018) sore setelah merampungkan berita acara pemeriksaan (BAP) dan melengkapi barang bukti. “Kita sudah melakukan penahanan,…

Baca Selanjutnya

Pejabat Kejari Pandeglang Dirotasi Saat Gencar Usut P3T

Di tengah gencarnya pengusutan dugaan korupsi program pembangunan infrastruktur pedesaan tertinggal (P3T), Kejaksaan Negeri Pandeglang merotasi dan mutasi pejabat di lingkungan tersebut, Kamis (15/3/2018). Rotasi itu terjadi pada Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pembinaan, Kepala Seksi (Kasi) Intelejen, Kasi Tindak Pidana Hukum dan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara. Kepala Kejari Pandeglang, Nina Kartini menegaskan bahwa rotasi mutasi ini tidak ada kaitannya dengan perkara yang tengah ditangani Kejari, termasuk bukan akibat dari evaluasi kinerja. Perombakan ini dilakukan semata-mata menjalankan kebutuhan organisasi dan peningkatan karir terhadap pejabat bersangkutan. “Rotasi ini bukan evaluasi…

Baca Selanjutnya

Pemuda dan Mahasiswa Demo Kejari dan Pemkab Pandeglang Soal Korupsi

Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda Indonesia (AMPI) dan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Pandeglang (GEMAPAN) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Pandeglang, Rabu (7/3/2018). Aksi ini dilakukan dalam rangka menuntut agar Kejaksaan Negeri Pandeglang megusut tuntas semua kasus yang ada di Pandeglang. Sebelumnya, massa aksi juga melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Pandeglang dan kantor DPRD Pandeglang dengan tuntutan agar DPRD Pandeglang menolak laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bupati tahun 2017 kemudian DPRD juga diminta untuk menggunakan Hak Angket dan Hak Interpelasi. Baca:…

Baca Selanjutnya