Tag: Revitalisasi Banten Lama

Nasib Lebih 300 Pedagang Tidak Menentu Sejak Revitalisai Banten Lama

IN Rosyadi
para pedagang banten lama

Nasib lebih 300 pedagang yang semula berjualan di Kawasan Kesultanan Banten kini tidak menentu sejak revitalisasi atau penataan kawasan tersebut oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Mereka tidak bisa menetap berdagang di suatu lokasi, tetapi selalu dipindah-pindah atau istilah mereka diusir-usir. “Kami sudah tidak punya penghasilan. Karena itu, kami memohon kepada pengelola di sini agar kami bisa berdagang di dekat plataran Keraton Surosowan, dekat kanal selama dua hari saja dalam seminggu. Syukur-syukur dikasih lebih. Kami akan menjamin kebersihan dan ketertibannya,” kata Ali Sabet, pedagang di Kawasan Kesultanan Banten yang ditemui MediaBanten.Com,…

Baca Selanjutnya

IAI Banten Dan Kesultanan Hanya Tolak Pelaksanaan Fisik Revitalisasi Tak Sesuai UU Cagar Budaya

IN Rosyadi

Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Banten, Mukoddas Syuhada, Patih Dalam Kesultanan Banten, Andi S Trisnahadi dan anggota DPRD Kota Serang Firdaus Gozali menyatakan, pihaknya bukan menolak niat baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) penataan dengan istilah revitalisasi Kawasan Banten Lama. Keduanya hanya menolak pelaksanaan fisik penataan yang tidak sesuai dengan prinsip revitalisasi dan cagar budaya. “Kawasan Kesultanan Banten itu tidak hanya milik segelintir atau sekelompok orang di Pemprov. Banten, kami juga punya hak untuk mengkritisi dan memberi masukan cara-cara revitalisasi yang sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya. Itu sudah kami tempuh semua, tapi…

Baca Selanjutnya

Firdaus: Pemprov dan Pemkot Serang Berani Sekali Revitalisasi Kawasan Banten Lama Tanpa Dasar Hukum

IN Rosyadi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dinilai sangat berani melakukan kegiatan revitalisasi Kawasan Banten Lama tanpa memiliki dasar hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang Cagar Budaya. Seharusnya, Perda itu merupakan landasan daerah dalam melaksanakan seluruh aspek cagar budaya yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.11 tahun 2010. “Saya sudah cari dan tidak menemukan ada Perda tentang Cagar Budayayang merupakan turunan dari Undang-undang No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, baik di Pemprov Banten maupun di Pemkot Serang, saya belum menemukan hingga sekarang. Bahkan, aturan yang lebih rendah dari Perda pun…

Baca Selanjutnya

Badak Banten: Langgar UU Cagar Budaya, Ada Bangunan Baru Di Zona Inti Kawasan Banten Lama

IN Rosyadi

Zona Inti dalam Kawasan Banten Lama seharusnya tidak ada pembangunan sesuatu yang baru dalam kegiatan revitalisasi yang digagas Pemerintah Provinsi (Pemprov). Kenyataannya, di zona inti itu terdapat kegiat atau pembangunan baru seperti terminal, pertokoan, tempat pedagang kaki lima, Amphitheater, Plaza masjid menggunakan material marmer, bahkan terdapat lapangan parkir untuk mobil dan sepeda motor. “Revitalisasi adalah memvitalkan kembali keadaan Banten Lama, bukan membangun sesuatu yang baru atau yang tidak ada di zaman kawasan itu. Kalau diadakan, maka semua bangunan baru itu harus ditarik dari Zona Inti karena melanggar ketentuan Zona Inti,…

Baca Selanjutnya

Kadis PRKP: Revitalisasi Banten Lama Tidak Perlu Studi Kelayakan, Amdal dan UKL-UPL

IN Rosyadi

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Banten, Moh Yanuar mengatakan, revitalisasi Kawasan Banten Lama tidak membutuhkan studi kelayakan (feasibility study) dan Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), UPL-UKL. “Kalau diperlukan, ya kita bisa buatkan. Tetapi kami berpikir hal itu tidak perlu dilakukan. Ini kan bukan kegiatan baru, tetapi kegiatan yang berkesinambungan untuk mewujudkan revitalisasi kawasan Banten Lama. Dan, tidak ada sesuatu yang baru yang dibangun di wilayah keperbukalaan,” kata Moh Yanuar, Kepala Dinas PRKP Banten yang dihubungi MediaBanten.Com, Senin (3/9/2018). Pernyataan Kadis PRKP Banten itu menanggapi siaran pers dari…

Baca Selanjutnya

Badak Banten Pertanyakan Legalitas Pelaksanaan Revitalisasi Banten Lama

IN Rosyadi

Firdaus Gozali, Ketua Badak Banten mempertanyakan legalitas alur pembangunan fisik dalam pelaksanaan revitalisasi kawasan Banten Lama yang diduga dilanggar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Pelanggaran itu berpotensi menjadi persoalan hukum. “Dalam sebuah pelaksanaan pembangunan itu ada urutannya, yaitu studi kelayakan, masterplan, Amdal atau UKL-UPL, detail engginering desaign (DED), izin mendirikan bangunan (IMB) dan baru pelaksanaan pembangunan melalui lelang atau teknis lainnya. Semua alur itu harus disahkan oleh kepala daerah, atau setidaknya oleh kepala dinas teknis yang menangani hal tersebut,” kata Firdaus Gozali, Ketua Badak Banten dalam siaran pers yang diterima MediaBanten.Com,…

Baca Selanjutnya