Tekan Covid 19, Banten Akan Terapkan Model Program KB

Pemprov Banten akan menggunakan pendekatan model Program Keluarga Berencana (KB) untuk menekan peningkatan kasus Covid 19.

“Ada petugas di lapangan, ada posko, melibatkan tokoh masyarakat, serta tokoh agama. Itu model program KB,” kata Wahidin Halim, Gubernur Banten menjelaskan model yang dimaksudkan dalam telekonferensi Penanganan Covid 19 yang dipimpin Wakil Presiden, KH Maruf Amin, Rabu (13/7/2021).

Karena itu, dalam waktu dekat Pemerintah Provinsi Banten akan meningkatkan sosialisasi Protokol Kesehatan dan membatasi mobilitas masyarakat melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

“Kami sekarang konsentrasi di hulu. Bekerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat mengadakan sosialisasi untuk mencegah kepanikan di masyarakat,” ungkap Wahidin.

Gubernur Banten juga menejaskan soal vaksinasi Covid 19 bahwa jumlah vaksin yang dikirim ke Provinsi Banten dinilai masih terbatas. Padahal bupati dan walikota mengharapkan vaksin itu segera diterima di wilayah masing-masing.

“Kami bekerjasama dan didukung oleh TNI, Kepolisian dan Kejaksaan. Untuk meningkatkan cakupan vaksinasi, petugas akan melakukan jemput bola,” katanya.

Baca:

Dijelaskan Gubernur, untuk mengurangi tekanan tingkat keterisian (Bed Occupancy Rate / BOR) rumah sakit yang saat ini mencapai 91% akan menambah rumah singgah hingga 400 tempat tidur.

Selain itu, kelangkaan obat dan oksigen di pasaran, turut mendorong masyarakat yang melakukan isolasi mandiri untuk mendapatkan obat dan oksigen dari rumah sakit. Selain itu, rumah sakit di Provinsi Banten juga tidak bisa menolak pasien Covid-19 dari luar wilayah.

Gubernur juga berharap Kementerian Kesehatan segera mengirimkan vaksin, obat-obatan, dan bahan untuk testing yang saat ini ketersediaannya terbatas.

Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin menekankan untuk meningkatkan koordinasi dan konsolidasi data seluruh pihak.

Wapres menyorot tingginya kasus konfirmasi Covid-19 di Provinsi Banten. Soal kepatuhan menerapkan disiplin Protokol Kesehatan menjadi salah satu penyebab tingginya penularan.

Wapres juga mendorong Pemprov Banten untuk meningkatkan pelaksanaan 3T (Testing, Tracking, Treatment) serta cakupan vaksinasi terhadap masyarakat Provinsi Banten.

Rapat juga diikuti oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono, Kepala BNPB Ganip Warsito, Forkopimda Provinsi Banten, Bupati dan Walikota se-Provinsi Banten, serta Forkopimda Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten. (Rilis Biro Adpim Pemprov Banten / IN Rosyadi)

Berita Terkait