TNI Polri Kerahkan 30.000 Personel Pengamanan Pelantikan Presiden-Wakil Presiden

pengamanan pelantikan presiden

TNI dan Polri mengerahkan 30.000 pasukan dalam pasukan pengamanan pelantikan Joko Widodo dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Tak hanya itu, sejumlah ruas jalan yang mendekati Istana Merdeka mulai ditutup.

“Pengamanan mulai dilaksanakan hari ini, pasukan ke wilayah-wilayah sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Pasukan yang dilibatkan 30.000 dengan susunan tugas dilaksanakan dan di bawah tanggung jawab Paspampres, ring dua TNI, dan ring tiga gabungan TNI-Polri dan unsur lainnya,” ujar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

Hadi mengatakan, objek-objek yang diamankan adalah Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, tamu dari luar negeri, kepala negara tamu, kepala pemerintahan dan utusan khusus. Pasukan pengamanan akan melaksanakan tugasnya mulai dari kedatangan hingga kegiatan pelantikan dilaksanakan.

“Selanjutnya pengamanan berikutnya mulai dari wisma sampai ke DPR-MPR semua menjadi tanggung jawab (petugas pengamanan),” katanya.

Selain itu, terhadap sarana dan prasarana yang akan digunakan oleh objek-objek tadi maupun tempat pelaksanaan pelantikan juga akan dilakukan pengamanan. Aparat keamanan telah menentukan perimeter-perimeter dan titik kritis mana saja yang perlu diperkuat pengamanannya.

Baca:

Titik Kritis

“Ada beberapa titik kritis yang harus kita perkuat termasuk Istana Presiden, wilayah-wilayah lain yang menjadi konsen adalah tempat-tempat ekonomi, contohnya glodok, jembatan tiga, dan lainnya,” jelas Hadi.

Aparat pengamanan juga akan mempertebal pengamanan di area Bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusuma. Demikian juga di lokasi-lokasi tempat sumber daya di PLN Gandul, logistik Pertamina, dan tempat-tempat lain yang perlu diamankan lainnya

“Sehingga apa yang kita lihat pagi ini sebanyak 30.000 pasukan prajurit TNI-Polri siap melaksanakan tugas pengamanan,” ungkapnya.

Sementara itu, Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono menyebut, mulai tanggal 15 Oktokber hingga pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019, pemberitahuan demo mahasiswa ataupun masyarakat tidak akan diproses. Larangan ini berlaku untuk sekitar lingkungan gedung MPR/DPR di Senayan, Jakarta.

“Sehingga kalau ada unjuk rasa, bahasanya tidak resmi atau ilegal,” ujar Eko seusai mengikuti rapat koordinasi pengamanan pelantikan presiden bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, (14/10/2019).

Saat pelantikan presiden 20 Oktober mendatang, Pangdam Eko yang akan berperan sebagai pimpinan sektor keamanan dan akan berlaku Protap Waskita (pengamanan presiden). Polda Metro Jaya dan Mabes Polri juga akan turut membantu mengamankan acara ini.

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono mengatakan, terkait larangan unjuk rasa pada 15-20 Oktober ini, pihaknya akan mengambil diskresi untuk tidak memberikan surat pemberitahuan unjuk rasa.

“Tujuannya agar situasi tetap kondusif. Saat pelantikan, beberapa kepala negara akan hadir beserta utusan-utusannya. Kita hormati itu agar bangsa kita dikenal bangsa beradab dan santun,” ujar Gatot.

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan dilakukan pada 20 Oktober 2019. Pelantikan dilakukan pukul 14.00 WIB. Sebanyak 27 ribu personel TNI-Polri akan dikerahkan untuk menjaga pelantikan. Seluruh personel akan mengamankan tempat-tempat sentral di Jakarta. Pelantikan itu sendiri akan digelar di Kompleks Parlemen. (IN Rosyadi/Dari berbagai sumber)

IN Rosyadi

Jurnalis at MediaBanten.Com
Menjadi wartawan sejak tahun 1984 pada Harian Umum (HU) Kompas, kemudian mengundurkan diri pada Agustus 1999 dan menjadi wartawan harian sore Sinar Harapan pada tahun 2001 hingga tahun 2015, saat koran sore ini bangkrut. Pengalaman ini memadai untuk menjadi seorang editor yang mumpuni.

Berita Terkait