Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Banten, Virgojanti mengharap tidak boleh terjadi tindakan tidak terpuji dalam proses pengadaan Barjas atau barang dan jasa di Provinsi Banten.
Sebab unit kerja pengadaan barang dan jasa memiliki peran penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Virgojanti usai membuka Sosialisasi Antikorupsi di Lingkungan Pengadaan Barang dan Jasa seperti dilansir siaran pers Biro Adpim Pemprov Banten yang diterima MediaBanten.Com, Kamis (16/11/2023).
Adapun kegiatan tersebut diikuti oleh Inspektur wilayah kabupaten /kota, Kepala Bagian UKPBJ kabupaten /kota , Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Pemprov Banten serta Pejabat Struktural dan Fungsional pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE Setda Provinsi Banten.
“Unit kerja ini merupakan ujung tombak dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah, tentunya kita berpesan jangan sampai ada hal-hal yang tidak terpuji dalam pengadaan barang dan jasa itu,” ungkap Virgojanti.
Virgojanti menyampaikan, dibutuhkan integritas yang tinggi, kompetensi yang cakap, serta tidak memiliki kepentingan apapun dalam menjalankan tugas dan fungsi pada unit kerja pengadaan Barjas se-Provinsi Banten.
“Kami harus memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Kami ingin semua pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini memiliki manfaat yang tinggi,” katanya.
Selain itu, Virgojanti juga menuturkan tujuan pengadaan barang dan jasa, tidak hanya sekedar dalam rangka pemenuhan proses pelaksanaan pembangunan di instansi pemerintah, tetapi diharapkan mampu berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Plt Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE Setda Provinsi Banten, Soerjo Soebiandono menyampaikan tujuan sosialisasi sebagai akselerasi dalam memahami, mengimplementasikan dan melaksanakan perwujudan perilaku insan pengadaan barang/jasa dengan nilai dasar ASN berakhlak. Nilai-nilai yang dapat membentuk budaya kerja serta mendukung peningkatan kinerja.
“Kegiatan ini bertujuan agar pengadaan barang dan jasa di Provinsi Banten ini lebih unggul, dan yang penting dapat diakses oleh pengusaha lokal dan bisa meningkatkan perekonomian di Provinsi Banten,” ujarnya.
“Dengan adanya kesepemahaman dalam nilai integritas, persepsi antikorupsi, strategi mengatasi tekanan korupsi serta menyikapi isu dan permasalahan seputar maraknya korupsi di bidang pengadaan barang/jasa,” sambungnya.
Dikatakannya, integritas dan kredibilitas menjadi kunci utama yang harus terus dijaga bersama-sama. Serta dibutuhkannya langkah cepat dan terobosan baru dalam mewujudkan pengadaan yang kredibel.
“Tentu langkah cepat dan terobosan terus dilakukan untuk mewujudkan komitmen LKPP dalam menciptakan pengadaan kredibel dan menyejahterakan bangsa,” pungkasnya. (Siaran Pers Biro Adpim Pemprov Banten)
Editor Iman NR
