Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menggelontorkan Rp61,9 miliar untuk bantuan keuangan 1.238 desa pada tahun 2019. Bantuan keuangan ini naik duakali lipat dibandingkan dengan bantuan keuangan desa tahun 2017 yang tercatat Rp37,14 miliar.
“Setelah sempat berhenti pada tahun 2018, Alhamdulillah tahun ini Pemprov menyalurkan kembali dana desa yang nilainya naik menjadi Rp 50 juta per desa atau naik dari sebelumnya pada tahun 2017 yang hanya Rp 30 juta per desa,” kata Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy kepada pers usai sosialisasi bantuan keuangan desa di Puspemkab Tangerang, Tigaraksa, Selasa (12/2/2019). Sosialisasi itu didampingi Wakil Bupati Tangerang, Mad Romli.
Andika menjelaskan, bantuan keuangan desa ini diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi setempat dengan mengelola potensi desa yang pada akhirnya akan menyerap tenaga kerja setempat. Cara ini diharapkan berefek pada pemerataan ekonomi pada masyarakat.
Baca: Wagub Banten Ingatkan Lagi Soal Bangun Perpustakaan Desa
“Perhatian khusus terhadap usaha mikro di desa haruslah dikedepankan yang memang nyata perlu dukungan dalam hal penguatan teknologi yang ramah lingkungan, pemasaran, permodalan dan akses pasar,” papar Andika.
Wakil Gubernur Banten menyoroti gejala angkatan kerja setempat yang lebih terpikat untuk bekerja di pabrik dibandingkan menggarap sawah atau menjadi pekerja di luar negeri alias tenaga kerja Indonesia (TKI). “Dengan dana desa, kita ingin memberdayakan ekonomi setempat, sehingga angkatan kerja tertarik untuk tetap di desa dan mendapatkan usaha yang layak. Ini sekaligus upaya untuk melawan sterotip negatif tentang desa,” katanya.
Bantuan keuangan desa di Kabupaten Tangerang mencapai Rp12,3 miliar yang akan disalurkan kepada 246 desa di 29 kecamatan. (Siaran Pers Tim Media Wagub Banten)
