Wakil Presiden (Wapres) K.H Ma’ruf Amin menegaskan bahwa pemerintah bersama KPK saat ini terus berupaya mempersempit celah korupsi.
Hal tersebut diungkapkan wapres saat dimintai tanggapanya oleh awak media, di Pangkalan TNI AU Syamsudin Noor, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (27/1/2023).
“Kita harapkan bahwa langkah – langkah yang dilakukan pemerintah maupun KPK itu paling tidak, kalau tidak bisa menghilangkan korupsi, maka mempersempit ruang terjadinya korupsi. Saya kira itu prinsipnya,” ungkapnya.
Selain itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyakini, tidak ada daerah di Indonesia yang bebas dari korupsi, termasuk jajaran di daerah yang berbuat nakal.
Hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung saat memberikan paparan dalam Rapat Koordinasi Inspektorat Daerah yang turut dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Rabu (25/1).
Lebih lanjut, Wapres mengatakan, upaya meminimalisir kesempatan korupsi tersebut salah satunya dilakukan dengan membangun wilayah bebas korupsi dan zona anti korupsi.
“Selanjutnya melakukan berbagai upaya lain, termasuk juga pelayanan yang kita sederhanakan. Misalnya dengan membangun mal pelayanan publik (MPP),” katanya.
MPP tersebut supaya pelayanan dilakukan tidak ada rentang, sehingga bisa diakses secara langsung, cepat, murah, dan tidak terjadi pungutan liar (pungli), dan sebagainya.
Menurut Ma’ruf, salah satu sistem yang sedang dibangun pemerintah untuk mempersempit terjadinya korupsi. Selain itu juga didukung oleh KPK, sebagai lembaga independen yang bertugas memberantas tindak pidana korupsi.
“Kita tahu seperti KPK itu menjalankan fungsi pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Ketiga fungsi ini oleh KPK dijalankan secara simultan, dan itu bagian dari upaya untuk menekan dan memperkecil adanya korupsi,” tuturnya. (Sumber: WapresRI.go.id)
Editor: Abdul Hadi
