Ketua Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa meminta Pj Gubernur Banten, Al Muktabar mempercepat pengisian kekosongan Kepsek atau kepala sekolah, pengawas, kepala TU dan guru jurusan tertentu.
Alasan percepatan itu untuk mengejar pencapaian indikator yang dinilai rendah semisal angka partisipasi sekolah yang jauh di bawah angka nasional, mutu pendidikan dan sebagainya.
Pernyataan Yeremia Mendrofa, Ketua Komisi V DPRD Banten ini mengemuka dalam bincang di Chanel Youtube BantenPodcast, dipandu Ikhsan Ahmad, Pengamat Kebijakan Publik, dikutip MediaBanten.Com, Rabu (16/11/2022).
“Bagi saya, ya secepat-cepatnya, terutama calon pengawas dan calon kepala sekolah. Ini terlepas dari persoalan apapun yang menyebabkan delay (tertunda-tunda – red),” kata Yeremia dari Fraksi PDIP.
Dia memaparkan, dari lebih 250 sekolah menengah dan kejuruan negeri di Banten, sekitar 60 sekolah yang dipimpin Plt. Jabatan Plt itu juga dirangkap oleh Kepsek definitif.
“Kalau kita lambat, maka akan tertinggal. Kami terus mengingatkan ini. Dan tidak baik buat mutu pendidikan di Banten ke depan,” ujarnya.
Dia mengaku tidak mengetahui secara persis yang menjadi penyebab tertunda-tundanya pelantikan calon pengawas dan calon Kepsek hingga 4 tahun, termasuk hampir setahun dalam masa jabatan Pj Gubernur Banten.
“Saya melihat dari sisi kebutuhan yang mendesak terhadap calon kepala sekolah dan calon pengawas. Apalagi saya juga mendengar di antara para calon itu ada yang pensiun, bahkan meninggal dunia,” katanya.
Yeremenia Mendrofa mengingatkan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan seperti meningkatkan angka partisipasi sekolah. Saat ini posisi Provinsi Banten, angka partisipasi itu sebesar 68,9 persen, jauh di bawah nasional yang tercatat 73,9 persen.
Sedangkan mutu pendidikan lulusan sekolah menengah ini masih peringakt 1.000 besar berdasarkan hail laporan tes penerimaan perguruan tinggi negeri pada tahun 2022.
Dia juga menilai, daya saing lulusan sekolah menengah di Banten juga masih rendah. Terbukti, angka pengangguran terbuka di Banten tercatat 8,09 persen, menduduki peringakt ketiga tertinggi di Indonesia.
Menurut data BPS, pengangguran terbuka itu disumbang oleh para lulusan SMA dan SMK. Artinya lulusan sekolah menengah, khususnya SMK tidak bisa bersaing atau terserap oleh dunia kerja yang diduga mutunya rendah.
Dia juga mengemukakan keprihatinan rendahnya kapasitas untuk menampung lulusan SMP ke sekolah menengah. Tercatat lulusan 240.000 lulusan SMP, hanya bisa ditampung 75.000 di sekolah menengah negeri.
“Kami dari Komisi V sebenarnya sudah mengeluarkan 12 butir rekomendasi untuk Pemprov Banten (dalam hal ini Pj Gubernur – red), di antaranya peningkatan mutu dan percepatan pengisian jabatan,” katanya.
Dalam rekomendais itu juga ada skala prioritas untuk meningkatkan daya tampung sekolah, termasuk memberdayakan swasta.
“Memang ada bantuan untuk swasta, anak sekolah swasta dapat bantuan Rp250.000 per murid, bantuan honor guru Rp500.000, tapi perlu lebih diperkuat lagi,” katanya.
Sebelumnya, Neli Fori Karliana dan bersama 178 calon pengawas dan calon kepala sekolah menengah di Banten sudah 4 tahun menanti kepastian nasib untuk dilantik jadi pengawas dan kepala sekolah defintif. Bahkan, setahun terakhir dikabarkan, draft SK sudah di meja Pj Gubernur Banten (Baca: Perjuangkan Nasib, Calon Pengawas Banten Mau Lapor Presiden).
Meski sudah di meja Pj Gubernur Banten, nasib calon pengawas dan calon kepala sekolah hingga sekarang tidak mendapatkan kepastian soal nasib mereka.
“Di grup WA, kami berwacana untuk mengirimkan surat pengaduan kepada Mendagri dan Presiden RI. Ya, kami juga manusia pak, tapi itu baru wacana di grup WA,” kata Neli Fori Karliana, calon pengawas dari SMAN 2 Pandeglang dalam Chanel Youtube BantenPodcast, dikutip MediaBanten.Com, Minggu (30/10/2022). (* / Editor: Iman NR)
