Menyapa NusantaraOpini

Filosofi Ban Serep Dalam Kasus Wakil Presiden RI

Mengapa kita selalu membutuhkan seseorang yang bersiap untuk tak berfungsi atau bersiap menjadi ban serep? Pertanyaan reflektif ini menjadi relevan ketika melihat sesuatu yang “ironis” dalam sistem ketatanegaraan kita.

OLEH: DADAN RAMDANI *)

Di satu sisi, kita meminta orang-orang berebut sebuah kursi kekuasaan, tapi di sisi lain, syarat utamanya justru mengharuskan mereka bersedia untuk tidak selalu melakukan apa-apa.

Ironi tersebut terwujud paling jelas pada posisi orang nomor dua di pemerintahan. Kursi Wakil Presiden adalah satu-satunya takhta di mana seseorang diharapkan menjadi bayangan, sampai suatu hari keadaan memaksa bayangan itu tiba-tiba menjelma menjadi benda padat.

Dinamika politik terkini pun kembali menguji ruang tunggu tersebut. Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada pertengahan November 2026 menghadirkan kembali paradoks ini ke tengah panggung nasional.

Setelah surat pengunduran dirinya diterima MPR pada 12 November, jabatan Wakil Presiden mendadak kosong. Untuk mengisi kekosongan tersebut, Presiden Prabowo Subianto kemudian diminta mengajukan dua nama calon untuk dipilih oleh MPR, melalui sidang paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada awal Desember 2026.

Negara pun mulai mencari penghuni baru untuk sebuah kursi yang secara konstitusional memiliki kedudukan tinggi, tapi dalam praktiknya sering kali harus menunggu instruksi dari kursi di sebelahnya.

Di sinilah filsafat jabatan Wakil Presiden menjadi menarik. Ia menyerupai ban serep dalam sebuah kendaraan besar bernama republik. Selalu tersedia, harus dalam kondisi baik, ikut menentukan keselamatan perjalanan, tapi hampir tak pernah menjadi pusat perhatian.

Ban serep tak boleh mengeluh karena jarang dipakai. Bahkan, ia harus tetap bangga menjadi bagian dari kendaraan, meskipun sepanjang perjalanan hanya menyaksikan ban lain berputar.

Tentu, perumpamaan ini tak sepenuhnya adil. Wakil Presiden bukan pejabat tanpa pekerjaan. Konstitusi menempatkannya sebagai pembantu Presiden, dan dalam keadaan tertentu ia mengambil alih kepemimpinan negara.

Namun, justru di situlah letak anomali filosofisnya: jabatan ini memiliki kemungkinan kekuasaan yang sangat besar, tapi aktualisasinya sangat bergantung pada keadaan dan relasi dengan Presiden.

Ia bekerja, tapi ruang kerjanya tak sepenuhnya ditentukan oleh dirinya sendiri.

Dalam antropologi, Victor Turner melalui karyanya The Ritual Process: Structure and Anti-Structure menjelaskan adanya posisi liminal, yakni sebuah keadaan antara ketika seseorang tak lagi berada di tempat lama, tapi juga belum sepenuhnya memasuki tempat baru.

Kajian antropologis ini terasa hidup ketika ditarik ke ranah politik praktis. Wakil Presiden barangkali merupakan jabatan politik yang paling dekat dengan keadaan itu. Ia berada di ambang kekuasaan. Terlalu tinggi untuk disebut sekadar pembantu, tapi tak cukup mandiri untuk menjadi pusat pemerintahan.

Ia harus selalu siap menggantikan, tapi tak boleh terlihat terlalu ingin menggantikan; Ia mesti memiliki kapasitas memimpin, tapi jangan sampai kapasitas itu membuat pemimpinnya merasa disaingi. Sebuah seni politik yang membutuhkan kesabaran sekaligus kemampuan mengendalikan ekspresi wajah dan gestur tubuh.

Kini, menjelang pemilihan pengganti Gibran, kita akan menyaksikan ritual yang hampir selalu menarik dalam politik, yaitu munculnya orang-orang yang mendadak memiliki visi kebangsaan luar biasa luas. Nama-nama mulai beredar, rekam jejak kembali dibongkar, dan kemampuan administratif, pengalaman politik, serta kedekatan dengan pusat kekuasaan menjadi bahan percakapan.

Kita mungkin akan mendengar berbagai gagasan besar tentang pembangunan, persatuan, transformasi ekonomi, hingga masa depan Indonesia. Kondisi ini sepenuhnya wajar dan tak menyalahi apa pun. Justru kita berharap calon Wakil Presiden memiliki pemikiran yang serius tentang negara.

Hanya saja, ada pertanyaan yang mengganggu: apakah semua gagasan itu benar-benar lahir dari kebutuhan bangsa, atau merupakan cara yang lebih elegan untuk mengatakan bahwa seseorang bersedia duduk di kursi yang sedang kosong?

Dalam politik, tentu tak ada yang mengaku sedang mencari pekerjaan. Semua orang datang membawa pesan pengabdian. Bahkan, ambisi pun sering mengenakan pakaian kebangsaan agar tampak lebih sopan.

Persoalan sesungguhnya bukan siapa yang kelak terpilih. Bukan pula siapa yang paling dekat dengan Presiden atau paling piawai membaca arah angin koalisi. Persoalannya adalah bagaimana kita memahami jabatan itu sendiri.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberi Presiden kewenangan mengusulkan dua calon ketika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, untuk kemudian dipilih MPR. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pengisian jabatan tersebut bukan sekadar urusan mencari pengganti personal, tapi merupakan bagian dari desain konstitusional untuk menjaga keberlanjutan pemerintahan.

Namun, keberlanjutan tak semestinya berhenti pada keberadaan seseorang di samping Presiden. Kita juga perlu memikirkan bagaimana jabatan itu dapat memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan negara. Sebab, sebuah jabatan publik bukanlah sekadar benda pusaka yang harus terus diisi agar tak berdebu.

Di sinilah kita perlu membedakan antara kesetiaan dan ketidakberfungsian. Wakil Presiden memang bukan Presiden kedua. Ia tak perlu membangun pusat gravitasi politik sendiri, apalagi menciptakan pemerintahan bayangan. Namun, kesetiaan konstitusional juga tak berarti kehilangan pikiran, inisiatif, dan keberanian menyampaikan pandangan.

Seorang wakil yang baik bukanlah orang yang sekadar pandai menunggu. Ia harus mampu bekerja tanpa merasa perlu selalu terlihat, memberi pertimbangan tanpa harus menjadi pusat perhatian, serta siap mengambil alih tanggung jawab tanpa diam-diam berharap keadaan memburuk agar kesempatan itu datang.

Mungkin inilah ujian sesungguhnya bagi calon pengganti Gibran. Bukan sekadar kemampuan mengisi kekosongan, melainkan kesanggupan memahami batas sekaligus makna kekuasaan.

Sebab, dalam politik kita, banyak orang ingin menjadi nomor dua dengan harapan suatu hari menjadi nomor satu. Bukan berarti tak ada yang memang sungguh-sungguh memikirkan bagaimana menjadi nomor dua yang berguna.

Republik kita sejatinya tak membutuhkan ban serep yang hanya bagus ketika dipajang. Pemerintahan Indonesia membutuhkan ban yang terawat, siap digunakan, tapi tidak pernah berharap ban utama pecah di tengah jalan.

Ukuran terbaik seorang Wakil Presiden bukanlah seberapa sering ia terlihat di samping Presiden, melainkan seberapa besar manfaat yang tetap dirasakan rakyat ketika ia tidak sedang berada di depan kamera. (**)

*) DADANG RAMDANI adalah pewarta di Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara.

Artikel ini merupakan bagian dari Kerja Sama Diseminasi LKBN Antara dengan MediaBanten.Com.

Iman NR

Back to top button