Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI melaporkan akan menambah utang senilai Rp775,86 triliun pada awal pemerintahan Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Pelaporan tersebut tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.
Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Kemenkeu, Riko Amir menyampaikan pembiayaan tersebut mayoritas sebesar Rp642,5 triliun yang bersumber dalam penerbitan Surat Berharaga Negara (SBN).
Untuk sisanya senilai Rp133 triliun bersumber pada pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri.
“Jadi, Rp775 triliun ini dari penerbitan SBN sebesar Rp642,5 triliun, dan penarikan pinjaman itu senilai Rp133 triliun,” jelas Riko.
Hal tersebut terungkap saat Riko Amir menghadiri Media Gathering APBN 2025 di Kawasan Anyer, Banten, Jumat (27/9/2024).
Lebih rinci, penarikan pinjaman sebesar Rp133 itu dengan sebagian besar pinjaman berasal dari luar negeri senilai Rp128,1 triliun dan sisanya pinjaman domestic sebesar Rp5,2 triliun.
Mengacu pada angka tersebut, jumlah penarikan utang tahun 2025 lebih besar daripada tahun 2024 yang sebesar Rp648,085 triliun.
Bahkan, kenaikan jumlah pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri memang kerap terjadi pada akhir periode lima tahunan.
“Ini sudah biasa terjadi, fenomena yang menarik adalah pinjaman yang besar, baik dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri dibandingkan APBN 2024 secara neto. Ya salah satu alasannya karena tahun kelima dari periode 2020 – 2024,” jelasnya.
Sebagai informasi, utang pemerintah RI kerap digunakan untuk pembiayaan secara umum atau general financing dan pembiayaan kegiatan atau proyek tertentu.
Sedangkan untuk pembiayaan umum, utang selalu digunakan antara lain untuk membiayai belanja dan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Di sisi lain, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik menjadi Presiden – Wakil Preisden RI pada 20 Oktober 2024 mendatang
Editor: Abdul Hadi
